Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Hubungan antara Kanada dengan India semakin memanas.
Terbaru, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mendesak pemerintah India untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus pembunuhan Sikh terkenal, Hardeep Singh Nijjar.
Seperti diketahui, ketegangan bermula ketika Trudeau menuduh India sebagai dalang kematian Hardeep Singh Nijjar.
Nijjar merupakan pendukuh tanah air Sikh dalam bentuk negara Khalistani yang merdeka dan ditetapkan oleh India sebagai teroris pada Juli 2020.
Gerakan Khalistan mencapai puncaknya di India pada tahun 1980an dengan pemberontakan kekerasan yang berpusat di negara bagian Punjab yang mayoritas penduduknya Sikh.
Gerakan ini berhasil dipadamkan dengan kekerasan dan kini hanya memiliki sedikit resonansi di India, namun masih populer di kalangan diaspora Sikh di negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris.
Baca juga: India Larang Warganya Bepergian ke Kanada hingga Kedua Negara Saling Usir Diplomat
Trudeau mengatakan pada hari Senin, pihaknya memiliki tuduhan yang dapat dipercaya yang menghubungkan agen-agen pemerintah India dengan pembunuhan Hardeep Singh Nijjar.
Tuduhan tersebut mendapatkan reaksi keras dari New Delhi.
"Tidak ada keraguan bahwa India adalah negara yang semakin penting dan negara yang perlu terus kita ajak kerja sama, dan kami tidak bermaksud memprovokasi atau menimbulkan masalah," kata Trudeau, dikutip dari The Straits Times.
"Tetapi kami sangat tegas mengenai pentingnya supremasi hukum dan tegas mengenai pentingnya melindungi warga Kanada," lanjutnya.
"Itulah sebabnya kami menyerukan kepada pemerintah India untuk bekerja sama dengan kami dalam membangun proses untuk menemukan dan mengungkap kebenaran masalah ini," pungkasnya.
Baca juga: India Usir Diplomat Kanada Buntut Pembunuhan Aktivis Sikh Hardeep Singh Nijjar
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan, Kanada belum memberikan informasi spesifik mengenai pembunuhan tersebut.
Ketika ditanya tentang kapan Kanada akan merilis bukti yang dimilikinya, Trudeau tak memberikan jawaban pasti.
"Sebagai negara dengan sistem peradilan yang kuat dan independen, kami membiarkan proses peradilan tersebut berlangsung dengan integritas maksimal," ucapnya.