Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa jabatan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat akan segara selesai.
Menjelang berakhirnya pemerintahan Biden, anggota parlemen Partai Republik AS justru menggelar sidang pertama penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Sidang Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR dimulai pada Kamis (28/9/2023) pagi.
Dalam sidang pemakzulan ini, parlemen menegaskan akan menyelidiki tuduhan korupsi keluarga Biden, lapor Al Jazeera.
Ketua panel Partai Republik, James Comer mengatakan sejauh ini penyelidikan telah mengungkap segudang bukti mengenai bagaimana Joe Biden memakai jabatan publiknya untuk meraup keuntungan finansial keluarganya.
"Selama bertahun-tahun, Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika," kata Comer.
Baca juga: Joe Biden Cetak Sejarah, Jadi Presiden AS Pertama yang Gabung Aksi Demonstrasi
Partai Republik pun mengupayakan penyelidikan terhadap bisnis keluarga Biden sejak partainya mengambil alih pemerintahan.
Menanggapi rencana pemakzulan Biden, Partai Demokrat mengecamnya dan menyebut sebagai tindakan bermotif politik dan tidak berdasar.
Gedung Putih juga membantah tuduhan korupsi tersebut.
Seorang juru bicara Biden menyebut penyelidikan terhadap Presiden sebagai "politik ekstrem yang paling buruk".
Sejarah Pemakzulan Presiden AS
Tak hanya Biden yang melewati sidang pemakzulan, ada beberapa sosok presiden yang pernah menghadapi peristiwa serupa.
Ini daftarnya:
Donald Trump (2019)
Pada September 2019, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan, DPR membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.
Nancy Pelosi awalnya sempat menolak upaya pemakzulan Trump ini.
Namun, Pelosi akhirnya mengambil keputusan tersebut sebagai tanggapan atas panggilan telepon Trump yang menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Baca juga: Donald Trump Bebas dari Pemakzulan, Ini Reaksi dari Berbagai Pihak dan Apa yang Terjadi Selanjutnya
Saat itu, Joe Biden menjadi calon terdepan untuk presiden dari Partai Demokrat serta menyelidiki putra Biden, Hunter Biden.
Panggilan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina itu datang tak lama setelah Trump membekukan bantuan hampir 400 juta dolar Amerika ke Ukraina.
Trump dinyatakan telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan bantuan pemerintah sebagai pengaruh untuk membujuk Ukraina, agar membantunya.
Donald Trump juga terbukti menghalangi Kongres dengan menolak memberikan dokumen dan memberi tahu pejabat pemerintah untuk tidak bersaksi.
DPR memakzulkan Trump pada 18 Desember 2019.
Mereka memberikan suara 230 hingga 197 untuk menyetujui penyalahgunaan tuduhan kekuasaan dan 229 hingga 198 untuk menyetujui dakwaan penghalang.
Pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Trump atas kedua dakwaan.
Bill Clinton (1998)
Proses pemakzulan terhadap Presiden Bill Clinton, seorang Demokrat, dimulai pada Oktober 1998.
Pemakzulan Bill Clinton merupakan tanggapan atas pengungkapan, dia telah melakukan hubungan seksual dengan seorang pekerja magang Gedung Putih.
Baca juga: Bill Clinton Ungkap Penyesalan atas Kesepakatan Rusia-Ukraina yang Buat Kyiv Serahkan Senjata Nuklir
Tuduhan tersebut tidak secara langsung terkait dengan kesalahannya dengan pekerja magang, Monica Lewinsky yang berusia 22 tahun.
Tetapi, Clinton dimakzulkan atas tuduhan telah berbohong di bawah sumpah dan mendorong orang lain untuk mengakui tuduhan terkait kasus tersebut.
Pada 19 Desember 1998, DPR yang dikendalikan Republik memakzulkan Clinton atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan.
Namun, DPR memberikan suara menentang pemakzulan atas tuduhan sumpah palsu kedua dan atas penyalahgunaan kekuasaan.
Pada 12 Februari 1999, Senat membebaskan Clinton 55-45 atas tuduhan sumpah palsu, dengan 10 Republikan bergabung dengan semua Demokrat, dan 50-50 atas tuduhan obstruksi, dengan lima Republikan bergabung dengan Demokrat.
Richard Nixon (1973)
Proses pemakzulan Presiden Richard M Nixon terjadi karena skandal Watergate, yang dimulai pada 1972, ketika rekan-rekan Nixon masuk ke markas besar Komite Nasional Demokrat.
Pembobolan itu adalah bagian dari upaya besar dan terkoordinasi untuk memengaruhi pemilihan yang akan datang.
Komite Kehakiman DPR memulai proses impeachment pada 30 Oktober 1973.
Baca juga: Trump Kembali Lolos dari Pemakzulan, Biden: Bagian Menyedihkan dalam Sejarah Kita
Komite menyetujui tiga pasal pemakzulan Presiden Nixon, yakni menghalangi keadilan, penyalahgunaan kekuasaan dan penghinaan terhadap Kongres, serta merujuk mereka ke lantai DPR pada Juli 1974.
Sebelum DPR dapat menyelesaikan dengar pendapatnya dan memberikan suara untuk pemakzulan, Nixon mengumumkan pengunduran dirinya pada 8 Agustus 1974
Andrew Johnson (1868)
Presiden Andrew Johnson dimakzulkan bukan karena pelanggaran hukum tertentu, tetapi karena perebutan kekuasaan yang luas antara Gedung Putih dan Kongres.
Johnson merupakan Wakil Presiden Abraham Lincoln dan menjadi presiden ketika Lincoln dibunuh.
Dia telah menghabiskan sebagian besar masa jabatan bentrok dengan Kongres yang dikendalikan oleh Partai Republik mengenai Rekonstruksi.
Pada Maret 1868, DPR menyetujui 11 pasal pemakzulan terhadap Johnson.
Tuduhan utamanya, dia telah melanggar Tenure of Office Act of 1867, yang telah diberlakukan Kongres dalam upaya eksplisit untuk mencegahnya memecat pejabat pro-Rekonstruksi yang ditunjuk Lincoln.
Baca juga: Hasil Jajak Pendapat: Mayoritas Orang Brasil Dukung Pemakzulan Jair Bolsonaro
Undang-undang tersebut menyatakan, presiden memerlukan persetujuan Senat untuk memecat pejabat eksekutif yang dikonfirmasi Senat, dan Johnson menentangnya dengan memecat Menteri Perang Edwin M. Stanton.
Pada Mei 1868, Johnson mendapat satu suara setelah dicopot dari jabatannya.
Dia menjalani sisa masa jabatannya, kurang dari setahun.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)