Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengaku tidak setuju dengan anggapan Hamas Palestina disebut sebagai teroris.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut penyerangan Hamas sebagai aksi bela diri.

"Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Fadli menilai penyerangan Hamas kepada Israel juga merupakan balasan atas aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006.

"Yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya,” jelasnya.

Fadli meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan. Dia menyebut apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan PBB atas penindasan yang dilakukan Israel atas rakyat dan tanah Palestina. 

“Jangan lupa bahwa menurut PBB sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apapun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan,” jelasnya.

Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPR tersebut meminta komunitas internasional berintrospeksi. Pasalnya, konflik itu terjadi terus menerus karena lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan.

“Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar teris-menerus oleh Israel. Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global,” jelasnya

Pada sisi lain, Ia menilai bahwa situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak. Khusunya bagi PBB untuk melihat apakah sudah secara adil dalam menangani konflik Palestina Israel. 

"Ini momentum bagi bangsa Palestina untuk bersatu. Ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel ternyata tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ini momentum bagi kita semua untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakkan hukum internasional di sana. Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” paparnya.

Fadli Zon yang juga menjabat Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds atau Liga Parlemen Dunia untuk Palestina itu menyayangkan respon beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel.

“Respon yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral,” katanya

Fadli menyampaikan DPR selalu menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum parlemen.

“Kita akan terus memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk di Sidang Umum Parlemen Dunia di Luanda, Angola, 23 Oktober mendatang. Kita akan meminta dunia bersikap adil dan obyektif terhadap bangsa Palestina,” pungkas dia.

Adapun Operasi Banjir Al-Aqsa’ yang dilancarkan Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, sejak Sabtu (7/10) memasuki hari kedua. Menurut laman Aljazeera, tercatat sekitar 400 warga Israel tewas dan lebih dari 2.000 luka-luka. 

Sementara Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa jumlah korban tewas warga Palestina akibat bombardir Israel atas Jalur Gaza sekitar 313 orang, termasuk 20 anak-anak, dan 1.990 lainnya terluka.