Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Craig Mokhiber, mengundurkan diri karena merasa gagal mencegah aksi genosida Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza.
Mokhiber, yang tugasnya berfokus pada HAM, mengatakan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara di Eropa "sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan tersebut".
Lantas, seperti apa profil Craig Mokhiber?
Mokhiber saat ini menjabat sebagai Direktur HAM PBB.
Ia sudah bertugas di PBB sejak Januari 1992.
Baca juga: Direktur HAM Craig Mokhiber Mundur dari PBB, Kesal PBB Tunduk pada AS, Gagal Desak Israel
Ini berarti ia sudah menjadi bagian dari organisasi internasional tersebut selama lebih dari hampir 32 tahun.
Mokhiber merupakan seorang pengacara dan spesialis di bidang hukum, kebijakan, dan metodologi hak asasi manusia internasional.
Dikutip dari laman resmi PBB, Mokhiber pernah memimpin pengembangan karya asli Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengenai pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk definisi kemiskinan terhadap pembangunan.
Selama di PBB, ia pernah menjabat sebagai Kepala Tim HAM dan Pembangunan, serta Wakil Direktur Kantor OHCHR di New York.
Mokhiber juga pernah menjadi Penasihat Senior HAM PBB di Wilayah Pendudukan Palestina dan Afghanistam, Kepala Tim Spesialis HAM pada Misi Tingkat Tinggi di Darfur, Kepala Unit Supremasi Hukum dan Demokrasi, serta Kepala Bagian Masalah Ekonomi dan Sosial di Kantor Pusat OHCHR.
Di lapangan, pekerjaan Mokhiber mencakup banyak misi HAM di Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
Sebelum bergabung di PBB, ia bekerja sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pembela HAM, dan pengacara di firma hukum swasta.
Dalam perannya sebagai Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM di New York, Mokhiber terkadang mendapat kecaman dari kelompok pro-Israel karena komentarnya di media sosial.
Ia dikritik karena memberikan dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi, sanksi, dan menuduh Israel melakukan apartheid.