Baca tanpa iklan
Tetapi pejabat tersebut, menekankan bahwa Blinken belum menandatangani kebijakan baru apa pun dan Departemen Luar Negeri sedang dalam proses memberikan banyak pilihan.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, sudah menjadi kebijakan AS sejak lama bahwa setiap pengakuan atas negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi langsung antar pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak di PBB.
Pernah Pertimbangkan Negara Palestina sebelumnya saat Masa Pemerintahan Obama
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Barack Obama pernah menyinggung masalah pengakuan negara Palestina.
Salah satunya pada tahun 2011 saat Otoritas Palestina mencari pengakuan sebagai negara anggota penuh di PBB.
Pada saat itu, Departemen Luar Negeri AS menyiapkan sebuah makalah penting mengenai masalah ini.
Namun hal tersebut, tidak dibahas secara serius di dalam pemerintahan, menurut seorang pejabat.
Majelis Umum PBB menerima Palestina sebagai negara pengamat pada tahun 2012 tetapi tidak memberikan keanggotaan penuh.
Inggris Juga Mempertimbangkan Akui Negara Palestina
Sebelumnya pada Senin (29/1/2024) lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan pengakuan atas negara Palestina sebagai cara untuk memberikan "cakrawala politik" kepada Palestina.
“Kami – bersama sekutu – akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina, termasuk di PBB, yang bisa menjadi salah satu hal yang membantu membuat proses ini tidak dapat diubah,” katanya.
Netanyahu Menolak
Di sisi lain, PM Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah mendukung solusi dua negara, di mana warga Palestina dan Israel hidup berdampingan bersama.
Netanyahu juga baru-baru ini menolak seruan untuk kedaulatan Palestina, dan Israel dengan keras menentang pengakuan negara Palestina oleh masing-masing negara atau di PBB.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)