TRIBUNNEWS.COM - Media internasional berbasis di Amerika Serikat, CNN, dituding bias dalam  menyiarkan reportase tentang perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

Media tersebut juga dituding mendukung narasi Israel dan menekan suara-suara dari Palestina.

Laporan surat kabar Inggris, The Guardian menyebutkan, enam jurnalis dari newsroom CNN di Amerika Serikat dan newseoom internasional mengaku manajemen baru dan proses editorial CNN kini condong ke arah narasi pro-Israel dan memunculkan “malapraktik jurnalistik”.

The Guardian dikutip Middle East Monitor tidak merinci siapa saja para jurnalis yang mengeluhkan pemberitaan berat sebelah tersebut.

Mereka menguraikan beberapa poin dalam surat kabar tersebut sebagai bukti biasnya pemberitaan CNN, termasuk kurangnya wawancara yang dilakukan jurnalis CNN dengan anggota Hamas sejak kelompok perlawanan Palestina tersebut melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Mereka menyebutkan, kebijakan editorial CNN juga memberi ruang lebih luas pada Pemerintah Israel dan membatasi kutipan pernyataan dari pejabat Hamas.

Sumber-sumber tersebut menyoroti perbedaan mencolok dalam pemberitaan CNN Internasional dan saluran CNN untuk audiens domestik di AS, di mana saluran CNN menunjukkan “laporan liputan yang sangat keras oleh para koresponden di lapangan.”

Sedangkan saluran CNN lebih banyak memberikan wawancara berjam-jam dengan para pejabat Israel dan pendukung perang di Gaza dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat. 

Presenter kadang juga memberikan "pernyataan yang mendukung” dari pernyataan-pernyataan tersebut.

Baca juga: Siasati Blokade Houthi di Laut Merah, Israel Gunakan Jalur Darat Angkut Barang Impor Via Yordania

Liputan para jurnalis CNN juga dikeluhkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal sebelum dipublikasikan atau disiarkan.

Seperti misalnya, harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari biro CNN di Yerusalem yang diduga melakukan penyaringan ketat atas konten yang akan disiarkan.

“Banyak yang mendorong agar lebih banyak konten dari Gaza disiagakan dan disiarkan”, kata sebuah sumber di kalangan jurnalis.

Saat laporan-laporan ini sampai ke Yerusalem dan ditayangkan di TV atau tampil halaman beranda, dilakukan perubahan-perubahan penting, seperti penggunaan bahasa yang tidak tepat, "demi memastikan bahwa hampir setiap laporan, betapapun buruknya, membebaskan Israel dari kesalahannya."

Baca juga: Houthi Pamer Punya Peta Kabel Bawah Laut di Telegram, Khawatir Sabotase Bakal Benar-benar Terjadi

Dugaan pengaruh Israel terhadap liputan CNN – setidaknya dalam beberapa bulan terakhir – dilaporkan secara signifikan dipicu oleh penunjukan CEO dan pemimpin redaksi CNN yang baru, Mark Thompson.

Mark Thompson diangkat menjadi CEO dan Pimred CNN yang baru hanya berselang dua hari setelah operasi Hamas pada 7 Oktober 2023.

Menurut laporan Guardian, Thompson adalah mantan CEO New York Times dan mantan direktur jenderal BBC.

Mark Thomson, menurut Guardian, telah berkali-kali berada di bawah tekanan dan pengaruh pemerintah Israel.

Salah satu contohnya adalah pemecatan koresponden BBC dari tempat tugasnya di Yerusalem pada tahun 2005. Pemecatan tersebut disebutkan karena tekanan langsung dari Tel Aviv.

Baca juga: Taktik Kejam Israel Lumpuhkan Palestina, Blokir 51 Kiriman Bantuan ke Gaza Selama Januari

Dengan kebijakan editorial pro-Israel di CNN yang ditetapkan oleh eksekutif baru perusahaan tersebut, staf CNN kini dikabarkan terpecah belah mengenai keadaan liputannya yang bias.

Seorang jurnalis CNN menyatakan, sudah terjadi “perpecahan” di internal jaringan CNN.

Hal itu mengingatkan pada perpecahan internal yang pernah terjadi terkait narasi saluran-saluran CNN pro-pemerintah pasca serangan 9/11 di New York.

“Ada banyak perselisihan internal dan perbedaan pendapat. Beberapa orang ingin keluar,” sebut jurnalis tersebut.

Jurnalis lain mengungkapkan, “staf senior yang tidak setuju dengan status quo bertengkar dengan para eksekutif yang memberikan perintah, mempertanyakan bagaimana kita dapat menyampaikan cerita secara efektif sementara ada arahan yang membatasi pemberitaan.”