Baca tanpa iklan
Menteri Israel: Batasi Akses ke Majid Al Aqsa Selama Ramadan Biar Mereka Tahu Siapa Pemiliknya
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Warisan (Kebudayaan) Israel, Amichai Eliyahu dari Partai sayap kanan Otmza Yehudit mengatakan penentangannya atas wacana yang diusulkan Amerika Serikat (AS) terkait pendirian negara Palestina.
AS mengusulkan pendirian Negara Palestina merdeka untuk mengakhiri konflik Israel dan milisi pembebasan Palestina, Hamas Cs, dalam Perang Gaza.
Namun bagi Eliyahu, inisiatif pemerintah AS untuk mengakhiri konflik Israel dengan Hamas dengan membentuk negara Palestina justru memberikan “penarik (tailwind) bagi Hamas”.
Baca juga: Presiden Argentina Serukan Pembongkaran Masjid Al Aqsa untuk Alasan Ini
"Daripada “memberi” Palestina sebuah negara, Hamas harus datang “merangkak dan memohon” untuk mendapatkan kesepakatan setelah dikalahkan sepenuhnya," kata Eliyahu dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post pada Senin (19/2/2024).
Dengan begitu, kata dia, warga Palestina di Tepi Barat kemudian akan takut kalau mereka akan dihancurkan seperti Hamas jika mereka menyerang Israel – dan tidak akan berani.
“Inilah yang dilakukan AS terhadap al-Qaeda dan ISIS… dan meskipun ada suara-suara dari orang-orang yang mengutuk Oslo dan gagasan untuk mengakui negara Nazi di samping negara Israel… kami akan menghancurkannya,” katanya.
“Diskusi lainnya bersifat kekanak-kanakan dan tidak perlu,” kata sang menteri.
"Tidak ada proporsinya. Ini bukan permainan. Anda membunuh – dan Anda akan membayarnya," katanya.
Hukuman Kolektif Bagi Warga Sipil Palestina di Gaza
Eliyahu juga berpendapat kalau selama perang, penduduk sipil Palestina di Gaza harus “ditekan”.
“Saya tidak punya niat untuk menyakiti orang-orang yang tidak bersalah… tapi harga yang harus dibayar untuk monster ini [Hamas], mereka harus membayarnya,” katanya.
Menurut Eliyahu, penduduk sipil Palestina juga memikul tanggung jawab atas serangan Hamas, karena mereka tidak bangkit melawan Hamas setelah serangan 7 Oktober.
“Ketika monster seperti itu muncul… Saya tidak takut (kalau) masyarakat sipil (Palestina) harus menanggung akibatnya. Bukan harga yang mahal, tapi harga yang harus dibayar,” katanya.
Alternatifnya, menurut Eliyahu, adalah IDF memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada warga sipil Gaza di kamp-kamp yang telah ditentukan dan dengan demikian memiliki kendali penuh atas siapa yang menerima bantuan, katanya.