Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (12/3/2024).
Pengunduran diri ini diumumkan oleh Mohamed Irfaan Ali, presiden Guyana dan ketua Komunitas Karibia (CARICOM) saat ini.
"Pengunduran diri Henry terjadi setelah para pemimpin regional bertemu pada Senin (11/3/2024) pagi di dekat Jamaika untuk membahas kerangka kerja transisi politik, yang pekan lalu diminta AS untuk dipercepat dengan pembentukan dewan kepresidenan," lapor Reuters, Selasa.
Sebelumnya, para pemimpin CARICOM mengadakan pertemuan darurat mengenai situasi di Haiti, setelah kekerasan yang dipimpin geng kriminal menyebabkan kekacauan.
Aliansi geng, yang dipimpin oleh Jimmy “Barbecue” Cherizier, telah memperingatkan akan terjadinya perang saudara jika Ariel Henry tidak mengundurkan diri.
Ariel Henry sebelumnya menjadi perdana menteri sejak pembunuhan presiden terakhir Haiti pada tahun 2021.
PM Haiti Ariel Henry Berada di Luar Negeri
Geng kriminal Cherizier mengamuk ketika Ariel Henry berada di luar negeri.
Ia kabur ke luar negeri dan berusaha menggalang dukungan bagi intervensi asing yang dipimpin Kenya untuk memulihkan ketertiban.
Sejak perjalanan Ariel Henry ke Kenya, ibu kota Haiti, Port-au-Prince, sedang dilanda gelombang serangan geng.
Sejak saat itu, Ariel Henry secara efektif dikurung di luar negeri dan mendarat di Puerto Riko pekan lalu, setelah ditolak masuk ke Republik Dominika, negara tetangga Haiti.
Baca juga: Apa yang Terjadi di Haiti? Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui
Kekacauan di Haiti
Kekerasan besar terbaru di Haiti terjadi pada Selasa (29/2/2024), ketika Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry terbang ke Kenya.
Di Kenya, ia hendak meminta bantuan pasukan polisi yang didukung PBB untuk membantu memerangi geng-geng kriminal di Haiti.
Menanggapi ancaman itu, pemimpin geng terkemuka Jimmy "Barbecue" Cherizier mengumumkan kelompoknya, G9, bergabung dengan geng lain untuk memaksa Ariel Henry mundur.
Serangan tersebut sangat terkoordinasi terhadap penegak hukum dan lembaga-lembaga negara.