"Adalah baik bahwa Benjamin Netanyahu memutuskan untuk tidak mengirim delegasi ke Washington," kata Ben-Gvir.

Israel marah kepada AS karena memilih abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) perihal resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza.

Segera setelah resolusi itu disahkan, Israel membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington, AS.

Israel mengatakan keputusan abstain AS itu telah ”menyakiti” upaya Israel dalam perang di Gaza dan upaya negara itu untuk membebaskan sandera.

“Itu adalah kemunduran yang jelas dari sikap konsisten AS,” ujar kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, (25/3/2024), dikutip dari Vanguard.

Di sisi lain, AS menegaskan bahwa keputusan abstainnya tidak mengubah kebijakan yang telah diambil perihal perang di Gaza.

Meski demikian, negara yang dipimpin Presiden Joe Biden itu dalam beberapa pekan belakangan terlihat makin menekan Israel.

Sebelumnya, AS telah beberapa kali memveto resolusi DK PBB tentang gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Pejabat Senior Hizbullah: AS Merayu, Kami Menolak, Israel Tak Punya Kemampuan untuk Serang Lebanon

Tak Akan Berhenti Hingga Hamas Hancur

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz juga menyuarakan secara lantang penolakan negaranya terhadap resolusi DK PBB.

Dia mengatakan, pemerintah Israel tidak akan mematuhi resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang meminta gencatan senjata selama Ramadhan di Jalur Gaza.

Ia mengatakan DK PBB tidak bisa menghalangi tujuan Israel untuk menghancurkan gerakan Palestina, Hamas di Jalur Gaza.

"Negara Israel tidak akan gencatan senjata. Kami akan menghancurkan Hamas, dan akan terus berperang sampai seluruh sandera kembali ke rumah," kata Israel Katz dalam pernyataan di akun X miliknya, Senin (25/3/2024).

Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan menyatakan, resolusi PBB hanya akan melemahkan upaya untuk mengamankan pembebasan sandera Israel dari Jalur Gaza.

Gilad Erdan merasa tidak terima dengan keputusan DK PBB dan membandingkan sikap PBB terhadap penembakan massal di Moskow pada 22 Maret 2024 lalu, yang mendapat kecaman keras.

Menurutnya, DK PBB tidak mengecam Hamas yang saat ini masih menahan kurang lebih 136 sandera.

(oln/jn/khbrn/memo/*)