Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dua menteri sayap kanan Israel mengancam akan mundur jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza.
Ancaman pengunduran diri itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Mereka juga mengancam akan meruntuhkan koalisi pemerintahan jika Netanyahu menyetujui usulan yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Jumat (31/5/2024) lalu.
Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir mengatakan, mereka menentang kesepakatan apa pun sebelum Hamas dihancurkan.
Pada Sabtu (1/6/2024), Smotrich mengungkapkan percakapannya dengan Netanyahu.
"Tidak akan menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui garis besar yang diusulkan dan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera," kata Smotrich kepada Netanyahu, dilansir BBC.
Di sisi lain, bersumpah untuk 'membubarkan pemerintah' daripada menyetujui usulan tersebut.
Sementara itu Ben-Gvir, pemimpin oposisi Yair Lapid berjanji mendukung pemerintah jika Benjamin Netanyahu mendukung rencana tersebut.
Yair Lapid merupakan salah satu politisi oposisi paling berpengaruh di Israel.
Ia dengan cepat menawarkan dukungannya kepada perdana menteri yang diperangi tersebut.
Adapun Partai Yesh Atid yang dipimpinnya memegang 24 kursi.
Baca juga: Balas Pukulan Israel, Pawai Drone Hizbullah Lumpuhkan Radar Iron Dome di Golan
"Netanyahu memiliki jaring pengaman untuk kesepakatan penyanderaan jika Ben-Gvir dan Smotrich meninggalkan pemerintahan," kata Yair Lapid.
Pernyataan Joe Biden
Presiden AS Joe Biden menghadapi tekanan dan kritik yang meningkat atas dukungannya terhadap upaya perang Israel.
Selama konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat sore, Joe Biden mengatakan, Israel telah mengajukan proposal baru yang komprehensif untuk mengakhiri perang.
“Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata yang langgeng,” ujarnya kepada wartawan, dikutip dari Al Jazeera.
Joe Biden mengatakan, usulan tersebut mencakup tiga fase.
Fase yang pertama akan berlangsung selama enam minggu.
Hal itu mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, serta penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza.
Tahap pertama juga akan mencakup sejumlah tawanan yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk perempuan dan orang lanjut usia, yang akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina di Israel.
Sementara itu, bantuan kemanusiaan akan mengalir ke Gaza.
“Ada sandera Amerika yang akan dibebaskan pada tahap ini dan kami ingin mereka pulang,” kata Biden.
Ia menambahkan, Qatar telah menyampaikan proposal tersebut kepada kelompok Palestina Hamas, yang menguasai Gaza.
Baca juga: AS, Qatar, Mesir Desak Israel dan Hamas Akhiri Perang di Jalur Gaza
Tanggapan Hamas
Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Telegram pada Jumat malam, Hamas mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan Biden dan seruannya untuk gencatan senjata permanen, penarikan pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza, serta rekonstruksi dan pertukaran tahanan.
Kelompok ini juga menyatakan siap untuk merespons secara positif dan konstruktif terhadap setiap usulan yang mencakup langkah-langkah tersebut, serta pemulangan warga Palestina yang terlantar ke rumah mereka di Gaza.
Namun, hal ini jika Israel juga secara eksplisit berkomitmen terhadap hal tersebut.
Sebagai informasi, koalisi sayap kanan Netanyahu memegang mayoritas tipis di parlemen.
Netanyahu mengandalkan sejumlah faksi, termasuk partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) pimpinan Ben-Gvir yang memegang enam kursi dan partai Zionisme Religius pimpinan Smotrich yang memegang tujuh kursi untuk mempertahankan kekuasaan.
Baca juga: Pesan Menohok Brigade Al-Quds untuk Tentara Israel: Musuh Akan Tinggalkan Gaza dengan Rasa Malu
Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan, dan semua sandera dibebaskan.
Adapun proposal tiga bagian Biden akan dimulai dengan gencatan senjata enam minggu di mana Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari wilayah berpenduduk Gaza.
Kesepakatan itu pada akhirnya akan mengarah pada pembebasan semua sandera, penghentian permusuhan permanen, dan rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza.
(Tribunnews.com/Nuryanti)