Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sekaligus Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat menanggapi banyak pertanyaan terkait pengiriman warga sipil atau ormas dari Indonesia ke Gaza Palestina.

Roy, panggilan akrabnya, mengatakan misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Ia mengatakan, sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (peace keeping operation/operasi pemeliharaan perdamaian) di Gaza.

Roy mengatakan prioritas saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata (Resolusi terbaru adalah 2735 beberapa hari lalu). 

"Pengiriman misi PBB (baik terkait jumlah, komposisi, & jenis keahlian) pada saatnya nanti, selalu di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," kata Roy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Senin (17/6/2024). 

Baca juga: Israel Serang Jemaah Palestina yang akan Salat Idul Adha di Al-Aqsa, Bahkan Menyerbu Sampai Halaman

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka kemungkinan untuk melibatkan sipil atau organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam rencana misi kemanusiaaan TNI ke Gaza Palestina.

Saat acara Silaturahmi dan Tukar Pikiran tentang peran TNI dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia di Gedung MUI Jakarta pada Jumat (14/6/2024) lalu, perwakilan dari ormas Islam menanyakan kemungkinan ormas Islam atau sipil dalam rencana misi kemanusiaan TNI ke Gaza Palestina.

Agus lalu membuka kemungkinan terkait hal tersebut.

"Mungkin dari pengajar, pelayanan kesehatan, psikologi. Ya ulama-ulama bisa trauma healing, mungkin. Bisa-bisa saja," kata Agus.

Baca juga: Indonesia akan Evakuasi 1.000 Warga Palestina Terluka, Sekolahkan 1000 Anak Palestina, Kata Prabowo

Dalam kesempatan wawancara usai acara, wartawan kemudian menanyakan lagi perihal mekanisme keterlibatan sipil dalam rencana misi kemanusiaan TNI ke Gaza tersebut. 

Agus mengatakan soal mekanisme nantinya Kementerian Luar Negeri yang akan mengaturnya.

"Kemenlu yang akan mengatur ya," kata Agus.

Ketika ditanya lebih jauh soal dari sisi TNI terkait hal itu, Agus menjelaskan kebutuhan di lapangan nanti bisa berkembang.

Di samping personel-personel TNI yang tergabung dalam Brigade Komposit, kata Agus, sipil bisa saja berperan dalam proses rehabilitasi.

"Sebenarnya kan nanti di sana mungkin bisa berkembang, tidak hanya pelayanan kesehatan. Mungkin juga di sana butuh pengajar.

Makanya kita Brigade Komposit itu terdiri dari batalyon zeni. Nanti battalion itu akan rekonstruksi, akan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sekolahan, rumah tinggal, tempat ibadah, kemudian juga untuk rehabilitasi," kata dia.

"Nah, untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya. Karena sekarang di sana sudah ada warga kita 7 orang dari MeR-C dan PMI," sambung Agus.