Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Siprus buka suara setelah pemimpin Hizbullah mengancam negaranya karena diduga membantu Israel.
Mengutip Al Arabiya, Presiden Nikos Christodoulides berkata Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah.
“Saya telah membaca pernyataan yang dibuat. Jawaban saya adalah Republik Siprus tidak terlibat dalam perang dengan cara apa pun,” kata Christodoulides, menanggapi komentar dari pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, menurut sebuah pernyataan di situs kepresidenan.
"Dan peran kami, seperti yang diwujudkan, misalnya, melalui koridor kemanusiaan [ke Gaza], diakui tidak hanya oleh dunia Arab, tetapi juga oleh seluruh komunitas internasional.”
“Oleh karena itu, saya tegaskan kembali bahwa Siprus, negara kami, tidak terlibat dalam cara apa pun,” tambahnya.
Dalam pidatonya pada hari Rabu (19/6/2024), Nasrallah memperingatkan negara kepulauan tersebut bahwa Hizbullah, kelompok yang didukung Iran, akan menganggap pemerintah Siprus sebagai bagian dari perang Gaza jika mereka membantu Israel.
“Membuka bandara dan pangkalan di Siprus bagi musuh Israel untuk menargetkan Lebanon berarti pemerintah Siprus adalah bagian dari perang, dan kelompok perlawanan akan memperlakukannya sebagai bagian dari perang,” ancam Nasrallah.
Christodoulides mengatakan bahwa pernyataan Nasrallah itu tidak menyenangkan dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan.
Sebagai informasi, Siprus membuka koridor laut pada bulan Maret lalu untuk mengirimkan bantuan langsung ke Gaza.
Saat itu sampai sekarang, pengiriman melalui darat tidak lancar akibat penutupan perbatasan dan operasi militer Israel.
Penolakan Visa
Secara terpisah, Kedutaan Besar Siprus di Beirut, ibu kota Lebanon, mengumumkan pada Rabu malam bahwa mereka tidak akan menerima permohonan visa atau surat-surat untuk legalisasi pada 20 Juni 2024.
Baca juga: Hizbullah Ancam Siprus Alasannya Karena Izinkan Israel Latihan Militer di Bandara dan Pangkalannya
Paspor dan surat-surat yang dilegalisir dapat diambil seperti biasa dengan menunjukkan tanda terima yang dikeluarkan oleh Konsulat pada saat permohonan visa.
Belum jelas apakah keputusan tersebut terkait dengan ancaman Hizbullah dan apakah keputusan tersebut hanya akan diambil untuk satu hari saja.
Beberapa media lokal menyatakan bahwa pengumuman tersebut hanya bersifat administratif dan terkait dengan penyesuaian kembali biaya Visa.