Namun, kesepakatan ini, yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Rouhani, gagal karena penarikan sepihak pemerintahan Trump pada tahun 2018, sehingga Iran sekali lagi menghadapi sanksi berat dan tantangan ekonomi dari AS.

Mendiang Ebrahim Raisi (2021–2024) mengkonsolidasikan kebijakan Iran yang memandang ke timur, memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, bergabung dengan organisasi-organisasi strategis Global Selatan seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan memperluas perdagangan energi dan ekspor lainnya ke pasar-pasar baru. ,

Pemerintahan Raisi mempertahankan sikap garis keras terhadap negara-negara barat – meskipun negosiasi nuklir masih berlangsung – melancarkan konfrontasi militer langsung dengan Israel, memperluas ekspor militer ke negara-negara yang berpikiran sama, dan mengubah Iran menjadi pusat munculnya multipolaritas.

Jadi, meskipun Pemimpin Tertinggi Iran memegang peranan penting dalam urusan strategis, pemerintahan Iran secara berturut-turut belum mempertahankan wacana kebijakan luar negeri yang konsisten sejak tahun 1989.

Namun “Garis Merah” dalam kebijakan luar negeri Iran, seperti tidak mengakui Israel, tidak normalisasi hubungan dengan AS, dan dukungan terhadap Poros Perlawanan di kawasan, tetap konstan. Meskipun demikian, strategi dan penekanannya sangat bervariasi antara pemerintahan konservatif dan reformis.

Pilpres 2024

Di antara enam kandidat dalam pemilihan presiden awal mendatang, tiga kandidat terdepan telah muncul: Mohammad Bagher Ghalibaf, Saeed Jalili, dan Masoud Pezeshkian.

Ghalibaf, seorang konservatif dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), saat ini menjabat sebagai ketua parlemen Iran, yang membantunya membina hubungan antar negara dan mewakili faksi konservatif tradisional yang dekat dengan pemerintahan Raisi.

Ghalibaf kemungkinan akan melanjutkan kebijakan pendahulunya yang memandang ke timur, membina hubungan yang lebih erat dengan Beijing dan Moskow serta visi Eurasia yang dimiliki oleh kedua negara.

Mengenai masalah nuklir, ia diperkirakan akan mempertahankan status quo, memanfaatkan dukungan Tiongkok dan Rusia untuk menghindari sanksi PBB lebih lanjut.

Dalam diplomasi regional, Ghalibaf kemungkinan juga akan melanjutkan diplomasi ekonomi dan deeskalasi dengan negara-negara tetangga Arab.

Saeed Jalili, seorang konservatif garis keras, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan dikenal karena pendiriannya yang tegas dalam “Front Stabilitas Revolusi Islam.” Jalili kemungkinan akan mengambil sikap yang kurang fleksibel mengenai isu nuklir, yang berpotensi meningkatkan ketegangan dengan negara-negara barat.

Selama masa jabatannya sebagai perunding utama nuklir Teheran, DK PBB menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Iran, dan pemerintahannya dapat melihat kembalinya tekanan internasional seperti itu.

Jalili kemungkinan besar akan menekankan penguatan hubungan dengan Rusia dan Tiongkok, melanjutkan warisan Raisi namun dengan pendekatan yang lebih tidak toleran terhadap interaksi barat.