News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ngaku Lulusan Universitas Cardiff City, Rupanya Gelar Doktor Menteri Pendidikan Mesir Ini Palsu

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Bobby Wiratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Pendidikan baru Mesir, Mohamed Abdel Latif telah memicu kontroversi setelah pemeriksa fakta daring mengungkapkan bahwa gelar doktornya, yang diiklankan dalam materi publisitas pemerintah, palsu.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan Mesir yang baru, Mohamed Abdel Latif telah memicu kontroversi setelah pemeriksa fakta daring mengungkapkan bahwa gelar doktornya, yang diiklankan dalam materi publisitas pemerintah, palsu.

CV Abdel Latif, yang diterbitkan oleh kementerian dan semua media pemerintah, mencakup dua gelar pascasarjana dari AS, termasuk gelar PhD dari Universitas Cardiff City di Amerika Serikat dan gelar master dalam pengembangan pendidikan dari Universitas Lawrence yang berbasis di AS pada tahun 2012.

Jurnalis dan pemeriksa fakta Mesir, Hossam el-Hendy mempertanyakan keaslian gelar doktor yang diduga diperoleh Mohamed Abdel Latif.

Latif juga menggunakan gelar "doktor" sebagai indikasi kredensialnya.

El-Hendy menemukan situs web universitas tersebut di AS dan mengatakan bahwa universitas itu adalah "universitas palsu, yang menerbitkan dokumen dan sertifikat palsu tanpa kampus yang sebenarnya.

"Itu bukan Universitas Cardiff yang terkenal di Inggris," lapor El-Hendy.

“Universitas palsu biasanya berupa perusahaan yang tidak memiliki kampus atau fakultas, dan menerbitkan makalah atau sertifikat yang tidak terakreditasi,” tulis jurnalis tersebut.

Foto kampus di situs web Cardiff City University sebenarnya adalah Trinity College Great Court, bagian dari Universitas Cambridge.

Selain itu, alamat yang tercantum di situs web universitas tersebut adalah milik gedung perkantoran sewa di Washington, yang digunakan untuk perusahaan rintisan di AS.

Domain e-mail universitas berbeda dari domain universitas itu sendiri, dan domain email tersebut tersedia untuk dijual.

"Menurut arsip domain universitas, pada tahun 2010 domain tersebut dikaitkan dengan universitas lain, bukan Universitas Kota Cardiff," ungkap El-Hendy.

Baca juga: PROFIL Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun yang Diperiksa Polisi karena Laporan Gelar Palsu

Selain itu, Middle East Eye tidak dapat menemukan program MA pengembangan pendidikan di situs web Lawrence University. Pihak universitas telah dihubungi untuk dimintai komentar.

Pengalaman terkini Abdel Latif adalah mengelola sekolah swasta. Ia pernah menjabat sebagai CEO jaringan sekolah swasta Nermine Ismail (NIS), yang dimiliki oleh ibunya, putri dari Marsekal Lapangan Ahmed Ismail.

CV-nya juga mencakup peran sebelumnya sebagai direktur pelaksana AdvancED Education, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam akreditasi sertifikat sekolah Amerika.

Kritik pedas hujani Abdel Latif 

Middle East Eye telah menghubungi kantor Abdel Latif untuk memberikan komentar.

Postingan El-Hendy tersebut menjadi viral dan memicu pertanyaan tentang kriteria pemilihan menteri dalam pemerintahan Presiden Sisi.

"Tentu saja bukan suatu keharusan bagi seorang menteri untuk memiliki gelar doktor,"

"Tetapi ketika seorang menteri mengklaim memiliki gelar doktor yang sebenarnya merupakan gelar yang tidak diakui dan dibeli dari universitas palsu,"

"Hal tersebut hanya dapat dikatakan tidak pantas untuk jabatannya," tulis Al-Mawkef al-Masry, sebuah media daring yang mengkritik pemerintah.

Perombakan pemerintahan

Pada hari Rabu (3/7/2024), pemerintahan baru Mesir dilantik setelah perombakan yang mempertahankan perdana menteri yang sama dan mengubah 20 portofolio, termasuk portofolio Abdel Latif.

Perombakan ini adalah yang pertama sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi memulai masa jabatan presiden ketiganya pada bulan April kemarin.

Kabinet baru akan menghadapi krisis energi dan ekonomi yang dibebani utang besar, tetapi diharapkan menjadi pemerintahan yang hanya menyetujui saja, setelah 10 tahun konsolidasi kekuasaan militer yang didominasi oleh pendukung Sisi.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini