News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Palestina Vs Israel

Turki akan Cabut Kewarganegaraan bagi yang Bertugas di Tentara Israel, Ada 4.000 Warga yang Terlibat

Penulis: Muhammad Barir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenakan syal dengan bendera Turki dan Palestina saat ia berpidato di rapat umum yang diselenggarakan oleh partai AKP dalam solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza, di Istanbul pada 28 Oktober 2023.

Turki akan Segera Mencabut Kewarganegaraan Turki kepada Warga Negara yang Bertugas di Tentara Israel

TRIBUNNEWS.COM- Turki bergerak untuk mencabut kewarganegaraan warga negara yang bertugas di tentara Israel.

Parlemen Turki pada pembacaan pertama kemarin mengesahkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan warga negara Turki yang berpartisipasi dalam perang genosida militer Israel di Gaza dan menyita aset mereka.

RUU tersebut diusulkan oleh partai Huda Par (Penyebab Bebas) yang dipimpin oleh Zekeriya Yapicioglu, yang mengatakan laporan media menunjukkan adanya sekitar 4.000 warga Turki-Israel yang berpartisipasi dengan tentara pendudukan Israel dalam pembantaian massal yang menargetkan warga Palestina.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah sebenarnya warga berkewarganegaraan ganda yang mendukung wajib militer di tentara pendudukan Israel lebih tinggi, dan menambahkan:

“Kita tidak bisa tinggal diam terhadap mereka yang berpartisipasi dalam kejahatan perang dan kembali ke Turki untuk melanjutkan hidup mereka secara normal, seolah-olah mereka tidak melakukan hal yang sama. melakukan apa pun.”

“Kami percaya bahwa kewarganegaraan ganda Turki-Israel yang bergabung dengan tentara Israel dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dicabut kewarganegaraannya dan aset mereka disita,” kata Serkan Ramanli, anggota Free Cause Party. Oleh karena itu, kami mengajukan RUU ini.

“Menurut perjanjian internasional, kita harus secara aktif memerangi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun sejauh ini Kementerian Kehakiman belum mengambil langkah apa pun ke arah tersebut,” lanjutnya. “Mengapa kita menunggu selama sembilan bulan?”

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini