Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Israel mengecam pernyataan seorang pakar hak asasi manusia PBB atas tuduhan "anti-Semitisme".
Pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, dinilai mendukung sebuah unggahan di media sosial yang membandingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Adolf Hitler.
Francesca Albanese sebelumnya telah menghadapi kritik keras dari Israel, terutama setelah ia pada bulan Maret menuduh negara itu melakukan genosida dalam perang di Gaza.
Pada Kamis (25/7/2024), Albanese menanggapi sebuah unggahan di X, yang menampilkan gambar Hitler yang sedang dirayakan oleh kerumunan orang dengan penghormatan dan sorak-sorai Nazi di atas foto Netanyahu yang tampaknya disambut oleh anggota kongres AS minggu ini.
"Sejarah selalu mengawasi," tulis Craig Mokhiber, mantan pejabat hak asasi manusia PBB yang mengundurkan diri akhir Oktober lalu karena menuduh badan dunia itu gagal mencegah "genosida" warga sipil Palestina di Gaza, dalam unggahan tersebut.
"Inilah yang saya pikirkan hari ini," ungkap Albanese.
Dalam tanggapannya itu, Francesca Albanese tidak berbicara atas nama PBB.
Israel Beri Kecaman
Kementerian luar negeri Israel segera menanggapi pernyataan Francesca Albanese.
Israel mengecam tanggapan pakar PBB tersebut sebagai hal yang 'tidak dapat ditebus'.
"Tidak masuk akal bahwa (Albanese) masih diizinkan menggunakan PBB sebagai tameng untuk menyebarkan anti-Semitisme," kata pernyataan Israel, Kamis, dikutip dari Arab News.
Baca juga: Tentara Israel Ditembak Mati saat Asyik Naik Buldoser D9 di Jalur Gaza
Misi Israel untuk PBB di Jenewa juga ikut memberi tanggapannya.
"Ketika seorang 'pakar' PBB saat ini mendukung distorsi Holocaust yang disebarkan oleh mantan direktur (kantor hak asasi PBB) di New York, sistemnya sudah busuk sampai ke akar-akarnya," katanya.
Netanyahu Didesak Segera Capai Kesepakatan Gencatan Senjata
Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.
Sehingga, puluhan sandera yang ditawan oleh militan di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dapat kembali ke rumah, seperti diberitakan AP News.