Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sosok Bezalel Smotrich menyulut perhatian karena pernyatanyaannya baru-baru ini.
Seperti diberitakan The Guardian, keinginan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membiarkan orang-orang di Gaza kelaparan adalah tindakan yang 'dibenarkan dan bermoral'.
“Tidak seorang pun di dunia akan membiarkan kita membuat 2 juta orang kelaparan, meskipun hal itu mungkin dibenarkan dan bermoral untuk membebaskan para sandera,” ungkap menteri kabinet PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Lantas siapa sosokk Smotrich yang kabarnya pernah dipenjara serta merupakan aktivis gerakan anti LGBT?
Profil dan Sosok
Nama lengkapnya adalah Bezalel Yoel Smotrich, lahir pada tanggal 27 Februari 1980 di Haspin, di Dataran Tinggi Golan, dikutip dari jewishvirtuallibrary.
Ia tumbuh di pemukiman Beit El di Tepi Barat.
Ayahnya adalah seorang rabi Ortodoks , dan Smotrich menerima pendidikan agama, menghadiri Mercaz HaRav Kook, Yashlatz, dan Yeshivat Kedumim.
Selama berdinas di Pasukan Pertahanan Israel, ia bertugas di Divisi Operasi Staf Umum.
Ia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang hukum dari Ono Academic College.
Ia juga memegang gelar LLB (sarjana hukum) dan merupakan pengacara berlisensi.
Baca juga: Palestina Geram, Desak ICC Tangkap Smotrich yang Sengaja Ingin Buat 2 Juta Warga Gaza Mati Kelaparan
Dirinya juga mempelajari hukum publik dan internasional untuk gelar LLM di Hebrew University of Jerusalem .
Pada tahun 2013, Smotrich diangkat menjadi Pengawas Resmi Pusat Penahanan Asosiasi Pengacara , dan pada tahun 2014, ia diangkat menjadi perwakilan publik di majelis Dewan Jurnalisme.
Smotrich merupakan salah satu pendiri gerakan Regavim – sebuah organisasi nonpemerintah yang mempromosikan kedaulatan Israel di Tepi Barat – dan menjabat sebagai direkturnya.
Ia juga mengelola yeshiva di Kedumim. Ia merupakan salah satu pendiri dan manajer Asosiasi Yeshiva Zionis pasca-Sekolah Menengah Atas dan menjabat sebagai anggota dewan.
Ia merupakan anggota dewan Gerakan Komemiyut, anggota dewan Netanya Education Group, dan anggota dewan Bnei Hayil Yeshiva di Kedumim untuk anak-anak dengan ADHD.
Ia ditangkap selama protes terhadap rencana pemisahan diri pada tahun 2005 dan ditahan di penjara selama tiga minggu tetapi tidak didakwa.
Smotrich menentang pernikahan sesama jenis dan merupakan pendukung "nilai-nilai keluarga."
Pada tahun 2006, ia membantu menyelenggarakan "Beast Parade" sebagai bagian dari protes terhadap parade kebanggaan kaum gay di Yerusalem , meskipun ia kemudian mengatakan bahwa ia menyesali insiden tersebut.
Smotrich bergabung dengan Partai Tkuma , yang maju sebagai bagian dari daftar Jewish Home untuk pemilihan umum 2013.
Ia kembali maju dalam daftar yang sama pada pemilihan umum 2015 , memenangkan kursi di Knesset, dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR.
Ia juga merupakan anggota Komite Keuangan, Komite Urusan Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup, Komite Pengawasan Negara, dan anggota pengganti Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.
Ia juga mengepalai Lobi untuk Memperkuat dan Mengembangkan Galilea, Lobi untuk Memperkuat Pemerintahan, Lobi untuk Mendorong Komunitas Berorientasi Misi, Lobi untuk Menerapkan Kedaulatan ke Yudea dan Samaria, Lobi untuk Eretz Israel, Lobi untuk Mendorong Pertumbuhan Populasi di Negara Yahudi, dan Lobi untuk Mendorong Komunitas dan Kelompok Berorientasi Tugas, serta lobi-lobi lainnya.
Tahun 2018, ia terpilih sebagai pemimpin Partai Persatuan Nasional dan diberi posisi nomor dua untuk pemilihan 2019 di belakang Rafi Peretz .
Smotrich menentang pembentukan negara Palestina dan percaya bahwa mereka harus diberi tiga pilihan: pergi, menerima pemerintahan oleh negara Yahudi, atau berperang dan dikalahkan.
Ia mendukung pencaplokan wilayah yang disengketakan dan melegalkan pos-pos terdepan yang dibangun di tanah milik Palestina yang tidak disetujui oleh pemerintah.
Smotrich juga telah menyatakan dirinya sebagai "homofob yang bangga" dan mengorganisir "Beast Parade," pawai anti-LGBTQ di Yerusalem untuk memprotes parade Pride tahunan kota itu.
Pada tahun 2016, ia menyerukan pemisahan ibu-ibu Arab dan Yahudi di rumah sakit Israel.
"Wajar saja jika istri saya tidak ingin berbaring di samping seseorang yang baru saja melahirkan bayi yang mungkin akan membunuh bayinya dalam 20 tahun ke depan," katanya.
Sebelum pemilihan umum 2022 , Benjamin Netanyahu menjadi perantara kesepakatan bagi Partai Zionisme Religius milik Bezalel Smotrich untuk maju bersama dengan Otzma Yehudit milik Itamar Ben Gvir guna memastikan mereka akan memenangkan kursi di Knesset.
Secara individu, mereka cenderung tidak berhasil dan akan merampas suara yang dibutuhkan Netanyahu jika ia berharap menjadi perdana menteri. Smotrich berada di urutan pertama dalam daftar bersama, dan Ben Gvir di urutan kedua.
Partai tersebut tampil lebih baik dari yang diharapkan, memenangkan hampir 11 persen suara dan 14 kursi, menjadikannya partai terbesar ketiga di Knesset ke-25 .
Kemungkinan partai tersebut akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di bawah Netanyahu telah membuat khawatir banyak warga Israel, orang Yahudi di luar negeri, dan para pemimpin internasional.
Smotrich diangkat menjadi Menteri Keuangan dan juga Menteri di Kementerian Pertahanan.
Karena pandangan ekstremisnya, pejabat pemerintahan Biden tidak mau bertemu dengan Smotrich.
Smotrich menikah dengan Revital dan memiliki lima orang anak. Keluarga tersebut tinggal di pemukiman Kedumim di Tepi Barat.
Dikecam Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat penangkapan kepada Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.
Langkah ini diambil oleh Palestina setelah Smotrich memberikan seruan dan sengaja ingin membuat dua juta orang di Gaza mati kelaparan.
Menurut kemenlu Palestina, pernyataan Smotrich ini merupakan sebuah fakta genosida yang sebenarnya dilakukan oleh Israel.
"Ini adalah pengakuan eksplisit atas penerapan dan pembualan kebijakan genosida," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/8/2024), dikutip dari Anadolu Anjansi.
Pernyataan Smotrich ini tentunya membuat Palestina geram.
Kemenlu Palestina menekankan ini adalah bukti pengabaian terhadap warga Palestina.
Kemenlu Palestina menyebut seruan Smotrich adalah sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Kementerian lebih lanjut menegaskan bahwa pernyataan tersebut dianggap sebagai pengabaian langsung terhadap keputusan legitimasi internasional dan konsensus internasional tentang perlindungan warga sipil dan pengamanan kebutuhan kemanusiaan dasar mereka," kata pernyataan itu, dikutip dari Al Jazeera.
Oleh karena itu, Kemenlu Palestina meminta ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Smotrich karena mendukung hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina.
"Ia meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Smotrich karena menyetujui dan mendukung kebijakan genosida," kata Kemenlu Palestina.
Kementerian Palestina juga mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk mengutuk Smotrich dan melarangnya memasuki wilayah mereka.
Baca juga: Palestina Tuntut Bezalel Smotrich Ditangkap ICC atas Seruannya untuk Membuat Warga Gaza Kelaparan
Diketahui, pernyataan Smotrich itu disampaikan pada awal minggu ini.
Menurut Smotrich, Israel tidak memiliki pilihan untuk mengizinkan bantuan memasuki Gaza.
Tidak hanya itu, Smotrich juga menekankan membuat dua juta warga Gaza kelaparan adalah hal yang dibenarkan.
"Dalam realitas global saat ini, kita tidak dapat mengelola perang. Tidak seorang pun di dunia akan membiarkan kita membuat dua juta orang kelaparan, meskipun itu mungkin dibenarkan dan bermoral demi membebaskan para sandera," katanya.
Februari lalu, Amnesty International mengatakan Israel menentang putusan ICJ untuk mencegah genosida dengan gagal mengizinkan bantuan kemanusiaan yang memadai untuk mencapai Gaza.
Meski begitu, Israel tiada henti memberlakukan blokade yang mencekik di Gaza sehingga wilayah itu berada di ambang kelaparan.
Konflik Palestina vs Israel
Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini.
Israel juga telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza.
Akibat genosida Israel di Gaza, hampir 40.000 warga Palestina terbunuh.
Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.
Serangan Israel juga menyebabkan lebih dari 91.600 warga Gaza terluka.
Sebagian besar wilayah Gaza saat ini hancur setelah lebih dari 10 bulan perang Israel.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Farrah Putri)
Artikel Lain Terkait Bezalel Smotrich, ICC dan Konflik Palestina vs Israel