PM Irlandia Menyerukan 'Tinjauan Mendesak' atas Kesepakatan Kemitraan Uni Eropa-Israel

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Irlandia Simon Harris telah mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali perjanjian kemitraannya dengan Israel karena kekejaman Israel yang terus-menerus terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza dan di tempat lain di wilayah Palestina yang diduduki.

Berbicara kemarin, Simon Harris mengatakan lebih dari 80 persen wilayah Gaza berada di bawah perintah evakuasi, seraya menambahkan bahwa warga Palestina mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang sedang diserang.

"Kita semua merasa ngeri dengan banyaknya kejahatan perang yang tidak diragukan lagi telah dilakukan di Gaza. Tidak boleh ada impunitas. Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," imbuh Simon Harris.

Harris mengatakan dia "sangat terganggu" oleh laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa
"jumlah pengiriman bantuan yang mencapai Gaza telah berkurang setengahnya menjadi kurang dari 80 truk per hari pada bulan Juni dan Juli."

Ia juga menekankan bahwa dunia “berada di ambang momen yang mengerikan namun semua upaya untuk mengakhiri kekerasan tidak digunakan.”

“Semua perintah yang mengikat secara hukum” dari Mahkamah Internasional juga harus “dilaksanakan sepenuhnya”, tambahnya.

“Terlalu banyak nyawa tak berdosa yang hilang dalam sepuluh bulan,” katanya.

Irlandia, katanya, menyerukan "gencatan senjata segera, pembebasan tanpa syarat sandera Israel dan agar truk bantuan mengalir tanpa hambatan."

Pada bulan Februari, Spanyol dan Irlandia menyerukan peninjauan mendesak atas perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan Israel atas serangan berkelanjutan Tel Aviv terhadap Gaza.

Sebulan kemudian, lebih dari 200 organisasi non-pemerintah dari seluruh dunia menyerukan penangguhan segera kesepakatan kemitraan Uni Eropa-Israel, yang memberikan Tel Aviv hak istimewa di pasar Eropa.

Mereka menekankan bahwa “Israel belum memenuhi unsur-unsur dasar” kesepakatan tersebut, dan menyerukan penangguhan segera kesepakatan tersebut karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tel Aviv.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR