TRIBUNNEWS.COM - Partai Pheu Thai mengadakan pertemuan pada Kamis (15/8/2024) untuk memilih pengganti Perdana Menteri (PM) yang diberhentikan, Srettha Thavisin.

Pheu Thai akan memilih satu dari dua kandidat perdana menteri terkuat yang memenuhi syarat.

Kandidat pertama adalah Chaikasem Nitisiri (75) yang merupakan seorang mantan jaksa agung dan menteri kehakiman.

Kandidat selanjutnya adalah Paetongtarn Shinawatra (37), putri dari Eks PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

"Proses pembentukan pemerintahan baru tidak akan memakan waktu lebih dari tiga minggu," tutur Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Sorawong Thienthong, dikutip dari Reuters.

Pemecatan Srettha oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pukulan telak terbaru bagi Pheu Thai.

Pasalnya, partai pemenang pemilihan umum dari keluarga miliarder Shinawatra itu telah berseteru selama dua dekade dengan militer kerajaan yang berpengaruh di Thailand.

Ketidakpastian tentang pergolakan politik itu dapat menambah tekanan pada ekonomi yang berkinerja buruk.

Srettha berharap ekonomi buruk itu dipulihkan dengan serangkaian langkah stimulus, beberapa di antaranya sekarang dapat dipertanyakan, termasuk rencananya yang dibanggakan untuk memberikan bantuan 10.000 baht ($285) kepada 50 juta orang.

Srettha adalah perdana menteri keempat gerakan itu yang dicopot melalui putusan pengadilan.

Pelengserannya dapat mengindikasikan berakhirnya ketegangan yang tidak nyaman antara Thaksin dan musuh-musuhnya dalam kelompok elite konservatif dan pengawal lama militer.

Baca juga: MK Thailand Copot Jabatan PM Srettha Thavisin karena Langgar Etika Berat

Berakhirnya ketegangan itu memunculkan kemungkinan sang taipan kembali dari pengasingannya pada tahun 2023 dan sekutunya Srettha menjadi perdana menteri di hari yang sama.

Pheu Thai telah bergerak cepat untuk mempertahankan keunggulannya, dengan media menyiarkan gambar langsung pada Rabu malam dari mitra koalisinya yang mengunjungi kediaman Thaksin, pendiri, dan tokoh berpengaruhnya.

“Mereka ingin bersikap tegas. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak pertikaian dan perebutan kekuasaan yang akan terjadi, jadi semakin cepat semakin baik,” kata ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak.