Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS), Sabrina Singh, mengungkapkan AS mengizinkan Ukraina menggunakan senjata AS dalam serangan yang sedang berlangsung di wilayah Kursk, Rusia, yang berbatasan dengan Sumy, Ukraina.
“Pendekatan yang diikuti oleh Washington memungkinkan serangan balik Ukraina dilakukan di Kursk dan Sumy untuk melindungi pasukan Ukraina dari setiap operasi pencegahan Rusia," kata Sabrina Singh dalam pernyataannya, Jumat (23/8/2024).
Menurutnya, AS belum mengetahui tujuan serangan Ukraina di Kursk, terlepas dari pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan serangan di Kursk bertujuan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang dengan Ukraina.
“Amerika Serikat masih memiliki pertanyaan mengenai masalah ini,” katanya, seperti diberitakan Al Mayadeen.
Sementara itu, Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina sebelumnya melaporkan mereka menggunakan peluncur “HIMARS” dari AS dalam serangan mereka terhadap salah satu jembatan penting di Kursk.
Putin akan Membalas Serangan Ukraina di Kursk
Duta besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, menyatakan AS mengetahui serangan Ukraina di provinsi perbatasan Kursk.
Menurutnya, Ukraina tidak akan mengambil langkah tersebut tanpa sepengetahuan sekutu utamanya, AS.
"Washington adalah negara yang memberi lampu hijau kepada Ukraina untuk melakukan serangan terhadap Kursk. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan mereka," katanya kepada Channel One Rusia.
"Ribuan spesialis militer Amerika bekerja sebagai penasihat Zelensky," lanjutnya.
Ia mengatakan AS terkesan dengan invasi Ukraina di Kursk, yang diklaim berhasil menguasai 93 permukiman.
"Putin memutuskan untuk menanggapi serangan Kursk. Kepemimpinan Rusia mengambil keputusan mengenai tanggapan terhadap serangan Ukraina di provinsi perbatasan Kursk," katanya.
Antonov menegaskan Ukraina akan mendapat hukuman berat atas invasinya di Kursk, dikutip dari TASS.
Baca juga: 31 Orang Tewas Akibat Serangan Ukraina ke Wilayah Kursk Rusia
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)