Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Prancis kembali terjerumus ke dalam kekacauan politik setelah Presiden Emmanuel Macron menolak menunjuk perdana menteri dari koalisi sayap kiri yang memenangkan pemilu dadakan bulan lalu.
Dilansir The Guardian, Macron berharap "konsultasi" bisa mengatasai kebuntuan politik saat ini.
Hasil pemilu bulan lalu membuat Majelis Nasional terbagi menjadi tiga blok yang hampir sama, yakni sayap kiri, tengah, dan kanan ekstrem, yang tidak satu pun memiliki kursi mayoritas.
Macron menggelar rapat selama dua hari dengan para pemimpin partai dan parlemen untuk menunjuk perdana menteri yang memiliki dukungan lintas partai.
Tetapi Macron tidak memilih kandidat perdana menteri dari partai pemenang pemilu, Front Populer Baru (NFP).
Keputusan Macron itu disambut dengan kemarahan dan ancaman pemakzulan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (26/8/2024) malam, Istana Elysee menyebut diskusi Macron dan para pejabat berjalan dengan adil, tulus, dan bermanfaat.
Tetapi Istana mengatakan bahwa diskusi tersebut gagal menghasilkan solusi yang bisa dilaksanakan.
"Pemerintahan yang dibentuk oleh aliansi sayap kiri Front Populer Baru (NFP) – yang terdiri dari partai France Unbowed (LFI), partai Sosialis (PS), Partai Hijau (EELV) dan Partai Komunis (PCF) – akan menyebabkan mosi tidak percaya segera dan runtuhnya pemerintahan," kata Macron menjelaskan keputusannya.
“Mengingat pendapat yang diungkapkan oleh para pemimpin politik yang dimintai pendapatnya, stabilitas kelembagaan negara kita berarti bahwa opsi ini tidak boleh ditempuh.”
Macron mengumumkan putaran konsultasi lainnya dengan para pemimpin partai dan politisi veteran yang akan dimulai pada hari Selasa.
Baca juga: Macron Tolak Seruan Boikot Atlet Israel di Olimpiade Paris 2024, Izinkan Bendera Nasional Dikibarkan
"Tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa negara tidak terhalang atau dilemahkan," tambah Macron.
Setelah pengumuman tersebut, NFP mengatakan tidak akan mengambil bagian dalam pembicaraan lebih lanjut kecuali untuk membahas pembentukan pemerintahan.
Dikutip dari Al Jazeera pada Juli lalu, aliansi NFP sukses meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif Prancis putaran kedua yang digelar Minggu (7/7/2024).