Baca tanpa iklan
Jerman menghabiskan hampir 34 miliar euro untuk bantuan kerja sama pembangunan pada tahun 2023.
Hal ini menempatkan Republik Federal Jerman di peringkat keempat dalam hal porsi bantuan kerja sama pembangunan, dihitung dari persentase total pendapatan negara.
Hanya Norwegia, Luksemburg, dan Swedia yang memberikan pangsa lebih besar dari pendapatan nasionalnya kepada negara-negara berkembang sebagai bantuan kerja sama pembangunan.
Dalam kelompok negara-negara industri terpenting G7, porsi bantuan kerja sama Jerman yang paling besar.
Namun, dengan tren kelesuan ekonomi dan menyusutnya dana publik di Jerman, kini muncul perdebatan seberapa besar bantuan kerja sama pembangunan yang layak dianggarkan.
Menurut rancangan saat ini, pemerintah bermaksud memotong dana kerja sama pembangunan sebesar 940 juta euro untuk tahun 2025.
Menteri Kerjasama Pembangunan Svenja Schulze (SPD) menggaris bawahi pentingnya proyek-proyek kerja sama pembangunan.
"Jerman adalah negara ekspor, dan perekonomian Jerman tergantung dari kerja sama yang baik dengan negara-negara lain," katanya di sele-sela kunjungan ke Pakistan bulan Agustus lalu.
Memerangi kemiskinan, memperkuat demokrasi
Memerangi kemiskinan, memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia – ini adalah pedoman kerja sama pembangunan Jerman, seperti yang digambarkan Svenja Schulze.
"Anak-anak dapat bersekolah dan tidak harus bekerja, perekonomian mengalami kemajuan, lingkungan terlindungi, perlindungan iklim ditingkatkan: Ini semua adalah hal-hal yang penting tidak hanya bagi masing-masing negara, namun juga untuk kami di Jerman," katanya di Islamabad.
Banyak juga suara yang mnengeritik proyek-proyek kerja sama pembangunan, misalnya proyek bantuan pembangunan jaluir sepeda di Peru. Politisi oposisi mengeklaim Jerman akan memberikan 315 juta euro untuk ini.
Namun, Kementerian Kerja Sama Pembangunan mengatakan, mereka hanya mengeluarkan dana 44 juta euro – dan proyek ini adalah bagian dari perlindungan iklim dan keberlanjutan.
Beberapa politisi juga menyerukan agar Kementerian Kerja Sama Pembangunan, BMZ, dihapus saja dan diintegrasikan ke dalam Kementerian Luar Negeri, seperti tuntutan partai liberal demokrat FDP, yang juga bagian dari koalisi pemerintahan.
"Hal ini juga ada dalam program pemilu kami, bukan rahasia lagi, hal ini selalu menjadi tuntutan kami,” kata Knut Gerschau, Ketua FDP di komisi kerja sama pembangunan di parlemen Jerman, Bundestag. Gerschau mengatakan dalam sebuah wawancara dengan DW, tidak ada negara Eropa lain yang punya kementerian kerja sama pembangunan selain Jerman.