Baca tanpa iklan
Abbas mengatakan, Washington terus memberikan perlindungan diplomatik dan senjata kepada Israel untuk perangnya di Gaza.
Padahal, jumlah korban tewas di sana terus meningkat, yang sekarang mencapai 41.534 orang menurut Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza.
“Hentikan kejahatan ini. Hentikan sekarang. Hentikan pembunuhan anak-anak dan wanita."
"Hentikan genosida. Hentikan pengiriman senjata ke Israel."
"Kegilaan ini tidak boleh berlanjut. Seluruh dunia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat kami di Gaza dan Tepi Barat,” kata Abbas kepada Majelis Umum PBB, dikutip dari Arab News.
“Mereka memberi Israel senjata mematikan yang digunakan untuk membunuh ribuan warga sipil, anak-anak, dan wanita yang tidak bersalah."
“Hal ini semakin mendorong Israel untuk melakukan agresi terus-menerus,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa Israel “tidak pantas” berada di PBB.
Sebagai informasi, puluhan ribu warga Palestina tinggal berdesakan di sekolah-sekolah di seluruh Gaza setelah melarikan diri dari rumah mereka akibat pemboman dan serangan Israel.
Baca juga: Israel dan Hizbullah Didorong Akhiri Serangan, Apa Kendala yang Halangi Gencatan Senjata di Lebanon?
Lebih dari 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi dalam konflik yang berlangsung hampir setahun ini, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Israel melancarkan operasinya di Gaza, bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangannya pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang lainnya.
Israel menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil di Gaza, karena para pejuang kelompok itu beroperasi di daerah permukiman dan menggunakan infrastruktur sipil.
Update Perang Israel-Hamas
Diberitakan Al Jazeera, Israel menolak seruan global untuk gencatan senjata dengan Hizbullah dan melanjutkan kampanye pengeboman yang telah menewaskan lebih dari 700 orang di Lebanon sejak Senin.
Gedung Putih mengatakan seruan internasional yang dipimpin AS untuk gencatan senjata di Lebanon “dikoordinasikan” dengan Israel, meskipun Israel menolak usulan tersebut.