Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Israel atau The Knesset baru saja meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah negara Palestina yang diduduki.
Larangan Israel terhadap UNRWA tuai beragam reaksi dari para pemimpin dunia.
Belgia sebut UNRWA penting bagi stabilitas regional.
Lalu, Swiss mengaku khawatir dengan implikasi kemanusiaan dari larangan UNRWA.
Simak sejumlah reaksi lainnya yang telah Tribunnews.com rangkum berikut ini.
Belgia
Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lahbib mendesak otoritas Israel untuk membiarkan UNRWA melaksanakan mandat yang diperintahkan Majelis Umum PBB di seluruh Timur Tengah.
Lahbib mengatakan badan tersebut menyediakan layanan penyelamatan jiwa di Gaza, Tepi Barat – termasuk Yerusalem Timur – dan di seluruh Lebanon, Suriah, dan Yordania.
"UNRWA sangat penting bagi stabilitas regional," tulisnya di X, dikutip dari Al Jazeera.
Swiss
Kementerian Luar Negeri Swiss mencatat bahwa parlemen Israel telah meloloskan dua undang-undang yang melarang kerja sama dengan UNRWA dan membatasi kehadiran badan tersebut di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam sebuah posting di X, dikatakan bahwa pihak Swiss "prihatin dengan implikasi kemanusiaan, politik, dan hukum dari keputusan ini".
Baca juga: UNRWA Kecam Larangan Israel: Ini "Preseden Berbahaya" yang Melanggar Piagam dan Hukum Internasional
Australia
Menyusul sikap Belgia dan Swiss, Australia mengaku negaranya menentang larangan Israel terhadap UNRWA.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengatakan UNRWA melakukan pekerjaan penyelamatan nyawa dan pemerintahnya menentang keputusan Knesset Israel untuk "membatasi secara ketat" operasi badan tersebut.
"Australia kembali meminta Israel untuk mematuhi perintah mengikat ICJ untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan dalam skala besar di Gaza," tulisnya di X.
Yordania
Yordania menyebut larangan Israel terhadap UNRWA ilegal dan tidak sah.
Kementerian Luar Negeri Yordania "mengutuk keras"tindakan Israel.
Yordania menggambarkannya sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan"di Palestina, lapor kantor berita Petra.