"Pertemuan tersebut adalah urusan Palestina semata, dan upaya Mesir bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina dan meringankan penderitaan rakyat Palestina," katanya.

Baca juga:  Fatah-Hamas Join Operation di Tulkarm, Tentara Israel Terjebak Penyergapan, IDF Tewas dan Luka-luka

Sumber tersebut juga menunjukkan bahwa Fatah dan Hamas "menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan sikap positif terhadap pembentukan Komite Dukungan Masyarakat untuk mengelola urusan Jalur Gaza."

Al-Araby Al-Jadeed  melaporkan  bahwa delegasi Hamas dipimpin oleh wakil kepala Politbiro Khalil al-Hayya dan termasuk anggota Politbiro Bassem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.

Delegasi Fatah termasuk Wakil Ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam al-Ahmad, dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.

Dalam pembicaraan sebelumnya, Hamas telah menganjurkan dibentuknya pemerintahan teknokratis untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza, karena khawatir akan terjadinya fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina.

Setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan gerakan perlawanan terbuka terhadap semua usulan "selama itu adalah solusi Palestina."

Pejabat itu menambahkan bahwa mereka menduga Israel akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi Palestina.

Seorang anggota Komite Sentral Fatah, Abbas Zaki, mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa kerja sama antara Hamas dan Fatah “memutus jalan bagi mereka yang ingin memaksakan perwalian terhadap rakyat Palestina.” Zaki menambahkan bahwa semua solusi yang diusulkan untuk Jalur Gaza masih “tidak jelas,” dan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina, harus tetap menjadi “satu kesatuan.”

Pembicaraan ini dilakukan setelah Hamas, Fatah, dan dua belas faksi Palestina lainnya menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Tiongkok selama pertemuan di Beijing pada bulan Juli lalu, dengan tujuan “mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina.”

Bulan lalu, muncul laporan bahwa Israel ingin mendirikan kamp konsentrasi di Gaza, yang dioperasikan oleh tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta yang dijalankan oleh mantan pejabat intelijen AS dan Israel serta komandan pasukan khusus.

Upaya untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang genosida Israel di Gaza juga sedang dibahas oleh delegasi Fatah dan Hamas di Kairo.

Sumber Mesir yang berbicara dengan Al-Qahera menambahkan bahwa "ada kontak intensif dengan Mesir untuk mendesak pihak Palestina dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza."

Ada "dukungan internasional terhadap upaya Mesir bersama pihak Palestina dan Israel dengan tujuan mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza dan memulihkan ketenangan di sana, meskipun salah satu pihak tidak bersedia menanggapi upaya tersebut."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berupaya menyabotase perundingan gencatan senjata selama setahun terakhir, dan telah menyuarakan penentangan penuhnya terhadap Hamas maupun Otoritas Palestina (PA) pimpinan Fatah yang memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza.