Baca tanpa iklan
Beberapa pemerintah negara-negara Barat pada Senin (25/11) menyatakan bahwa gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon, akan semakin mendekati kesepakatan.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan kepada wartawan pada pengarahan harian, Senin (25/11), bahwa: "Kami percaya, kami telah mencapai titik di mana kami sudah dekat."
"Kami belum sampai di sana. Kami percaya bahwa arah ini sangat positif, tetapi sekali lagi, tidak ada yang selesai sampai semuanya selesai, tidak ada yang dinegosiasikan sampai semuanya dinegosiasikan," katanya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock mengatakan ada lebih banyak momentum dibandingkan beberapa hari sebelumnya.
"Saat ini kami sedang berdiskusi dengan mitra kami dari negara-negara Teluk dan Arab tentang bagaimana kami, dalam situasi ini, dapat setidaknya menyelesaikan salah satu tantangan terbesar, situasi di Lebanon, dan akhirnya mencapai gencatan senjata," katanya.
Menlu Italia Antonio Tajani menyampaikan komentar serupa setelah menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7, dan menyebut dirinya "optimis" akan kesepakatan itu.
Prancis desak Israel-Hizbullah setujui gencatan senjata
Istana Elysee Prancis mengatakan adanya "kemajuan signifikan" yang telah dicapai dalam pembicaraan tentang gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Presiden Prancis Emamanuel Macron mendesak kedua pihak untuk memanfaatkan "kesempatan ini secepat mungkin."
"Diskusi tentang gencatan senjata di sepanjang ‘Blue Line' (Garis Biru) telah mencapai kemajuan yang signifikan," kata kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron. "Kami berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan ini secepat mungkin."
Menurut media Israel, kabinet akan dijadwalkan bertemu pada Selasa (26/11) untuk membahas kesepakatan gencatan senjata baru dengan Hizbullah tersebut. Sementara, pejabat pemerintah Lebanon di Beirut menyatakan optimis, tetapi menambahkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Israel.
Ini bukan pertama kalinya kesepakatan semacam ini dilaporkan hampir tercapai dalam beberapa bulan terakhir. Sedikit kemajuan disambut baik oleh pemerintah asing yang mencoba untuk membantu menengahi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, tetapi kesepakatan itu tidak terwujud.
Israel dan Hizbullah terus saling serang
Serangan udara Israel dilaporkan telah menewaskan 31 orang di berbagai wilayah Lebanon.
Militer Israel menyatakan bahwa mereka telah menyerang sekitar 25 "target teror" Hizbullah di Nabatiyeh, Baalbek, Lembah Bekaa, dan wilayah selatan Beirut.
Badan Berita Nasional (NNA), media resmi milik pemerintah Lebanon, melaporkan pada Senin malam (25/11) bahwa "pesawat tempur musuh melancarkan serangan di distrik Haret Hreik dan Shiyah."
Kementerian Kesehatan Lebanon, yang melaporkan jumlah korban pada hari Senin, mengatakan sebagian besar korban tewas berada di wilayah selatan, sementara empat orang lainnya tewas di wilayah timur.
Di sisi lain, Hizbullah meningkatkan jumlah roket yang ditembakkan melintasi perbatasan menuju Israel.
Upaya 'membungkam media independen'
Pemerintah Israel telah memerintahkan agensinya untuk tidak berkomunikasi atau beriklan di surat kabar independen Haaretz, setelah media itu mengkritik Israel tentang perang di Gaza.
Anat Saragusti, ketua Serikat Jurnalis Israel, mengatakan kepada DW bahwa kebijakan terhadap Haaretz itu hanyalah "babak" dalam "rencana besar untuk membungkam media independen."
Ketika ditanya apakah dia setuju dengan wakil editor Haaretz, yang mengatakan bahwa pemerintah Israel mencoba membungkam media independen dengan memboikot publikasi tersebut, Saragusti menjawab:
"Ya, saya sepenuhnya setuju dengan itu. Saya pikir pemerintah Israel telah merancang rencana besar untuk membungkam media independen di Israel dan melemahkan kebebasan pers di Israel, dan sanksi terhadap Haaretz hanyalah salah satu babak dari rencana besar ini."
"Mereka juga mengesahkan resolusi dalam pemerintah untuk menarik dana dan sebenarnya menghancurkan penyiaran publik di Israel. Ini juga diputuskan kemarin oleh pemerintah yang sama. Jadi, ini adalah dua langkah, bagian dari rencana besar ini," kata Saragusti.
kp/rs/yf (Reuters, AFP, AP, dpa)