Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas, akhirnya menunjuk seseorang sebagai penerusnya setelah bertahun-tahun menunda pemilihan presiden di Tepi Barat yang diduduki.
Abbas mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Rawhi Fattouh, presiden Dewan Nasional Palestina, akan ditunjuk sebagai penggantinya sementara jika posisi presiden PA kosong, menurut pembacaan dekrit yang dipublikasikan pada hari Rabu (27/11/2024) oleh kantor berita Palestina, Wafa.
Dekrit tersebut menyatakan bahwa Abbas membuat keputusan tersebut karena keyakinan dan kesadaran terhadap masa sulit saat ini dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina.
Jika Fattouh menjadi presiden sementara, ia akan menjabat selama 90 hari hingga pemilihan presiden diadakan, sesuai dengan hukum pemilu Palestina.
Fattouh sebelumnya menjabat sebagai presiden sementara Palestina pada tahun 2004 setelah kematian Yasser Arafat sampai Abbas terpilih pada bulan Januari 2005.
Ia juga sebelumnya menjabat sebagai juru bicara Dewan Legislatif Palestina (PLC), yang bertindak sebagai parlemen.
Namun, menurut laporan Middle East Eye, pilihan Abbas ini menuai kontroversi.
Fattouh pernah terlibat dalam skandal korupsi pada tahun 2008.
Saat itu ia ditangkap di perbatasan Allenby antara Yordania dan Israel dengan 3.000 telepon seluler di mobilnya.
Fattouh diduga menyelundupkan ponsel-ponsel tersebut, yang bernilai ratusan ribu dolar, menurut The Jerusalem Post.
Ia juga dilaporkan menggunakan kartu VIP yang dikeluarkan Israel untuk mempermudahnya melewati penyeberangan dengan ponsel-ponsel tersebut.
Baca juga: Otoritas Palestina Menyambut Baik Gencatan Senjata di Lebanon, Begini Kata Presiden Mahmoud Abbas
Fattouh membantah tuduhan tersebut pada saat kejadian, ia menyalahkan sopirnya karena mencoba menyelundupkan ponsel-ponsel tersebut.
Sumber-sumber senior Palestina mengatakan kepada Haaretz bahwa Abbas ditekan untuk mengumumkan pengunduran dirinya atau memilih pengganti jika ia tidak dapat lagi memenuhi tugasnya.
Abbas dan begitu juga dengan PA, dipandang sebagai tokoh yang sangat tidak populer di kalangan warga Palestina.
Meskipun tidak populer, pria berusia 89 tahun itu telah menjabat sebagai presiden PA selama dua dekade.
Terpilihnya Abbas sebagai presiden tahun 2005 juga bertepatan dengan meningkatnya penindasan kebebasan individu di Tepi Barat.
Pada tahun 2007, Tepi Barat dan Gaza pecah setelah kemenangan elektoral Hamas dalam pemilihan parlemen, yang berujung menjadi perang saudara.
Abbas dan PA kemudian mengambil alih Tepi Barat sementara Hamas menguasai Gaza.
Selama bertahun-tahun, ratusan pembangkang, termasuk mahasiswa, telah ditangkap oleh pasukan keamanan PA.
Di bawah Abbas, PA telah berkoordinasi dan berbagi informasi intelijen dengan Israel tentang warga Palestina yang diduga merencanakan operasi melawan pendudukan Israel.
Abbas dan PA juga telah dikritik karena korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan mereka untuk mengekang peningkatan perambahan pemukim Israel di tanah Palestina di Tepi Barat.
Pemukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Sejak perang Israel di Gaza, popularitas Hamas di Tepi Barat meningkat.
Siapa yang Memerintah Palestina?
Mengutip cfr.org, jutaan warga Palestina hidup di bawah kendali berbagai otoritas di wilayah Palestina dan di kamp-kamp pengungsi di seluruh Timur Tengah.
Kekuasaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang keduanya disebut sebagai wilayah Palestina, telah terbagi di antara tiga entitas: badan pemerintahan yang disebut Otoritas Palestina (PA), kelompok militan Hamas, dan Israel.
Baca juga: Presiden Palestina Mahmoud Abbas Peringatkan Adanya Nakba Kedua di Gaza: Pemusnahan Massal
Namun, karena Israel kini berupaya menghancurkan Hamas, tidak jelas siapa yang akan mengelola Gaza sebagai gantinya.
Dalam beberapa dekade terakhir, Otoritas Palestina (PA) telah menguasai sebagian wilayah Tepi Barat, dan kelompok militan Hamas telah menguasai Jalur Gaza.
Sementara itu, Israel telah menjalankan kekuasaan atas kedua wilayah tersebut dengan berbagai cara.
Di tengah perang Israel-Hamas yang meletus sejak Oktober tahun lalu, PA diawasi dengan ketat tentang kemampuannya untuk menjalankan Gaza jika Israel berhasil menghancurkan Hamas.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)