Hamas dan Fatah Capai Kemajuan Signifikan dalam Pemerintahan Pascaperang di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Hamas dan partai Fatah Otoritas Palestina (PA) telah membuat "kemajuan signifikan" dalam pembentukan badan pemerintahan bersama.

Pemerintahan bersama dibutuhkan untuk mengelola Jalur Gaza pascaperang selama pembicaraan di ibu kota Mesir, Kairo, Al-Araby al-Jadeed melaporkan pada tanggal 2 Desember. 

"Pertemuan di Kairo dengan perwakilan pimpinan Fatah menjadi saksi kemajuan signifikan menuju kesepakatan pembentukan komite sipil untuk mengelola Gaza setelah berakhirnya perang yang telah berlangsung selama lebih dari 400 hari," kata sumber Hamas kepada surat kabar tersebut. 

"Delegasi Fatah dan Hamas yang bertemu di Kairo pada hari Minggu mencapai formulasi dan visi yang mengakhiri perbedaan atas hal-hal yang menghambat pengumuman resmi pembentukan Komite Administrasi Jalur Gaza," sumber itu menambahkan. 

Semua poin yang tersisa adalah "masalah prosedural" yang tidak akan menimbulkan perselisihan antara Fatah dan Hamas, menurut sumber tersebut. 

"Ada konsensus umum di antara semua pihak tentang perlunya memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina," menurut sumber tersebut. 

Pada akhir Juli tahun ini, Hamas, Fatah, dan 12 faksi Palestina lainnya menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Tiongkok selama pertemuan di Beijing. 

Pada saat itu diumumkan bahwa mereka sepakat untuk membentuk “pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara.”

Al-Araby al-Jadeed  melaporkan  pada awal November bahwa Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan " untuk membentuk komite administratif untuk Jalur Gaza," mengutip sumber senior Hamas.

Washington telah mendorong rencananya sendiri untuk Gaza pascaperang, yang melibatkan pembentukan PA yang “direformasi” di bawah pengawasan misi Arab-Internasional. 

Faksi perlawanan Palestina telah menolak inisiatif Barat untuk Gaza pascaperang dan menegaskan bahwa nasib rakyat mereka harus tetap berada di tangan mereka.

Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menolak keterlibatan PA dan Fatah dalam pemerintahan pascaperang di Gaza. Perdana menteri telah mengajukan rencananya sendiri untuk "hari setelah" perang, yang melibatkan kontrol keamanan Israel tanpa batas atas jalur tersebut.

Upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza telah dihambat oleh desakan Netanyahu untuk mempertahankan kehadiran pasukan Israel di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza–Mesir, jalur kehidupan utama bagi perlawanan dan rakyat di Gaza.