"Situasi di Suriah perlu distabilkan, harus ada proses politik yang inklusif, dan juga tidak boleh ada kebangkitan kembali dari kekuatan teroris," ungkap Cu Fong.
Meski pihak PBB mengaku ingin mengawal pemerintahan baru di Suriah, tapi para diplomat yang datang mengaku masih belum mau membahas penghapusan status HTS dari daftar sanksi DK PBB.
Seperti yang diketahui sebelumnya, serangan pemberontak yang menggulingkan Assad tersebut dipimpin oleh kelompok HTS pimpinan Abu Mohammad al-Julani.
HTS mulanya dikenal sebagai sayap resmi organisasi al-Qaeda di Suriah hingga akhirnya memutus hubungan pada 2016.
Meskipun sudah tak terafiliasi dengan al-Qaeda, kelompok HTS hingga saat ini masih termasuk dalam daftar organisasi yang disanksi Dewan Keamanan PBB.
Diplomat Suriah di Seluruh Dunia Bekerja Normal seperti Hari Biasa
Kesepakatan cepat antar anggota DK PBB untuk mengawal rezim baru di Suriah ini tak terlepas dari "mulusnya" transisi pemerintahan sementara mereka pasca Bashar al-Assad digulingkan.
Hal ini bisa terlihat dalam pernyataaan Duta Besar Suriah untuk PBB, Koussay Aldahhak saat ditemui sejumlah wartawan di luar tempat sidang DK PBB.
Jauh dari kesan kacau, Koussay mengatakan kepada wartawan bahwa saat ini diplomat mereka di seluruh dunia telah menerima komunikasi dan instruksi terbaru dari Damaskus terkait transisi pemerintahan yang baru.
Pada dasarnya Diplomat Suriah di seluruh penjuru dunia diinstruksikan untuk terus menjalankan tugas mereka seperti biasanya.
Tak adanya perubahan drastis ini disepakati baik oleh kubu pemberontakan maupun incumbent guna menjaga institusi negara selama masa transisi.
"Saat ini kami menunggu pemerintahan baru, tetapi sementara itu kami melanjutkan dengan pemerintahan dan kepemimpinan saat ini," katanya.
Koussay mengatakan bahwa instruksi yang diberikan untuk semua kedutaan Suriah di luar negeri tersebut datangnya dari perintah Menteri Luar Negeri Suriah, Bassam Sabbagh, yang diangkat oleh Bashar al-Assad.
"Kami bersama rakyat Suriah. Kami akan terus membela dan bekerja untuk rakyat Suriah. Jadi, kami akan melanjutkan pekerjaan kami sampai pemberitahuan lebih lanjut," katanya kepada wartawan di luar dewan.
"Rakyat Suriah berharap untuk membangun negara yang bebas, setara, berdasarkan supremasi hukum, demokrasi, dan kami akan bekerja sama untuk membangun kembali negara kami, memperbaiki yang telah hancur, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Suriah," tambahnya.
(Tribunnews.com/Bobby)