Baca tanpa iklan
Negara ini menempati peringkat pertama dalam hal kepemilikan senjata api per kapita.
Amerika Serikat juga memiliki tingkat pembunuhan dengan senjata api tertinggi di antara negara-negara paling maju di dunia.
Baca juga: Penembakan Massal di SMA Georgia, AS, Tewaskan 4 Orang, Pelaku Siswa Berusia 14 Tahun
Banyak pendukung hak senjata api mengatakan bahwa statistik ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
Namun, hak untuk memiliki senjata api tidaklah tidak terbatas.
Dikutip dari Council on Foreign Relations, Kongres AS dan badan legislatif negara bagian memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang yang mengatur.
Mahkamah Agung AS telah menegakkan beberapa pembatasan senjata api, seperti larangan senjata tersembunyi dan kepemilikan jenis senjata tertentu, serta larangan penjualan senjata api kepada kategori orang tertentu.
Undang-Undang Pengawasan Senjata Api tahun 1968 melarang individu di bawah usia delapan belas tahun, penjahat yang dihukum, penyandang cacat mental, personel militer yang diberhentikan dengan tidak hormat, dan lainnya untuk membeli senjata api.
Pada tahun 1993, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Senjata Api Brady mengamanatkan pemeriksaan latar belakang untuk semua individu tanpa izin yang membeli senjata api dari dealer resmi federal.
Namun, beberapa undang-undang senjata api tidak lolos dari tinjauan yudisial.
Baca juga: 8 Fakta Penembakan Massal di Arkansas, Pelaku Seorang Residivis hingga Reaksi Gedung Putih
Misalnya, pada tahun 2008, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang Washington, DC, yang melarang senjata genggam, yang merupakan putusan pertama pengadilan tentang Amandemen Kedua dalam hampir 70 tahun.
Undang-undang federal menjadi dasar regulasi senjata api di Amerika Serikat, tetapi negara bagian dan kota dapat memberlakukan pembatasan lebih lanjut.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara bagian dengan undang-undang senjata yang lebih ketat, seperti California atau Hawaii, memiliki insiden kematian akibat senjata api yang lebih rendah, meskipun para peneliti mengatakan diperlukan analisis lebih lanjut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres telah membahas perubahan undang-undang senjata yang berlaku, biasanya segera setelah penembakan massal yang terkenal, seperti yang terjadi di Las Vegas pada tahun 2017 (60 orang tewas), atau di Parkland, Florida, pada tahun 2018 (17 orang tewas).
Namun dalam hampir setiap kejadian, undang-undang tersebut gagal mendapatkan dukungan yang cukup.