Baca tanpa iklan
Hakim Ranto Sabungan Silalahi dalam makalahnya yang diterbitkan jurnal Indonesia Law Review Universitas Indonesia pada tahun 2020 membahas unsur korupsi dalam pengaturan skor di Indonesia.
"Indonesia bisa mencontoh Australia di dalam memberantas pengaturan skor dalam olahraga sepakbola," tulis Ranto.
"Australia telah memasukkan pengaturan skor ke dalam korupsi dalam bidang olahraga di mana para pelaku mendapat sanksi pidana yang tegas dari penegak hukum—bukan hanya sanksi disiplin/etik."
Sementara pakar dari Universitas Indonesia, Celine Tjandra, dalam makalahnya tentang judi sepak bola di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2024 menyebut pendeteksian praktik perjudian ilegal rumit karena banyaknya bentuk dan cara bermain judi bola, praktek yang sembunyi-sembunyi, dan saluran ilegal yang sulit dilacak.
Pengamat olahraga dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rumi Iqbal Doewes, dalam makalahnya tentang pengaturan skor di Indonesia yang terbit pada tahun 2020 mengutip pengakuan pemain sepak bola secara anonim yang mengaku ditawari Rp 50 juta untuk sengaja kalah dari tim lawan.
Pengamat hukum sepak bola Eko Noer Kristiyanto menyebut Indonesia masih jauh dari kata "bersih" dari mafia judi sepak bola. Dia bahkan menyebut match fixing alias pengaturan skor "masih membayangi kompetisi" di Indonesia.
Eko mengingatkan publik atas skandal pengaturan skor laga sepak bola pada tahun 2018 yang menggaris bawahi suburnya mafia judi di cabang olahraga populer ini.
Akan tetapi, Eko menggarisbawahi kasus pengaturan skor bahkan membayangi negara-negara yang bahkan lebih maju dari Indonesia.
"Kalau Indonesia mau serius memberantas match fixing, harus ada lembaga permanen yang bertugas menangani sports crime alias kejahatan bidang olahraga. Pengaturan skor itu cuma bagian kecil dari sports crime, kita belum ngomongin pencucian uang," ujar Eko.
Eko menilai Satgas Anti Mafia yang dibentuk pada tahun 2018 belum cukup untuk menangani pengaturan skor di Indonesia karena lembaga itu masih berupa ad hoc.
Selain karena lembaganya nonpermanen, Eko menilai personel kepolisian Satgas Anti Mafia masih membutuhkan keterangan dari ahli-ahli eksternal untuk memahami unsur teknis dalam pertandingan sepak bola.
Eko membandingkan dengan penanganan kasus pengaturan skor sepak bola oleh pihak berwenang Singapura di ajang SEA Games 2015.
Menurut Eko, kepolisian Singapura saat itu mampu membongkar match fixing karena anggota mereka sudah terlatih untuk mengamati situasi di lapangan yang mencurigakan dan terindikasi sebagai pengaturan skor.
"Selain punya kemampuan investigasi, polisi Singapura juga mengerti teknis olahraganya [terkait] match fixing. Misalnya kalau ada pemain menerima bola yang seharusnya dibuang, tiba-tiba malah dioper ke belakang. Nah, kalau di kita masih belum SDM-nya," ujar Eko.
"Mungkin isu [sports crime] masih kurang seksi dibandingkan terorisme atau narkoba. Jadi kalau pun polisi kita ikut pelatihannya, ilmunya enggak dieksplorasi."
BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi pihak PSSI dan Satgas Anti Mafia untuk kebutuhan artikel ini. Namun, hingga artikel diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.