Baca tanpa iklan
Pada awal Februari muncul unjuk rasa karena Israel melancarkan serangan brutal di kamp Jenin, Tepi Barat. Unjuk rasa itu digelar setelah pemerintah Suriah mengakui PA secara formal.
Banyak yang khawatir pengakuan formal itu akan mempercepat rencana memukimkan pengungsi secara permanen.
Pada bulan yang sama Komite Pengembangan Masyarakat di Deraa mulai mengumpulkan data pribadi para pengungsi dengan dalih untuk memperbaiki layanan.
Adapun Hamas menyalurkan bantuan makanan dan keuangan, kerap kali melalui personel yang tergabung dalam HTS.
Pihak lain seperti Yayasan Jafra dan Bulan Sabit Merah Palestina terus beroperasi meski ada rintangan besar.
Hal yang menjadi keprihatinan besar adalah adanya usul memukimkan kembali para pengungsi Palestina.
Usul itu menawarkan tiga pilihan kepada warga Palestina di Suriah. Pertama, naturalisasi menjadi warga Suriah. Kedua, integrasi dengan "masyarakat" terafiliasi PA di bawah pengawasan kedutaan, atau klasifikasi konsuler dengan perpanjangan tempat tinggal tahunan.
Front Ketiga: UNRWA dikesampingkan
Rezim baru Suriah tidak secara terbuka menargetkan UNRWA.
Pemerintah Suriah kurang bekerja sama dengan UNRWA. Badan PBB itu tak lagi dianggap sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas urusan warga Palestina di Suriah.
Di Kamp Kahan Eshieh, komite setempat meminta Damaskus untuk menyiapkan rencana guna merehabilitasi infrastruktur kamp itu.
Gara-gara hal itu, otoritas Suriah disebut ingin mengambil alih kamp tersebut dari UNRWA.
(*)