Baca tanpa iklan
Sementara tim negosiatornya berunding ke Florida, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berencana mengunjungi Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin akan menjamu Volodymyr Zelensky untuk berunding di Paris.
The Guardian melaporkan, Prancis kemungkinan akan membahas penerapan sanksi baru terhadap Rusia untuk menguras habis ekonominya.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Prancis mengungkapkan bahwa kedua presiden tersebut akan membahas syarat perdamaian perang.
"Kedua pemimpin akan membahas syarat-syarat untuk perdamaian yang adil dan abadi," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, pada hari Sabtu.
"Kami akan menyambut Presiden Zelensky di Paris pada hari Senin untuk memajukan negosiasi," katanya dalam komentarnya kepada surat kabar La Tribune Dimanche.
"Perdamaian dapat diraih, jika (Presiden Rusia) Vladimir Putin meninggalkan harapannya yang muluk-muluk untuk membangun kembali kekaisaran Soviet dengan terlebih dahulu menaklukkan Ukraina," tambahnya.
Dalam peringatan kepada Moskow, Barrot menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus memilih antara menerima syarat perdamaian yang adil atau menerima sanksi.
"Vladimir Putin harus menerima gencatan senjata atau menerima Rusia yang akan dikenai sanksi baru yang akan menguras habis ekonominya, serta dukungan Eropa yang semakin intensif untuk Ukraina," tegasnya.
-
Komentar Andriy Yermak setelah Dipecat Zelensky
Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengomentari pemecatannya dan hubungannya dengan Presiden Zelensky.
Ia menyatakan dirinya akan tetap menganggap Zelensky sebagai temannya setelah pengunduran dirinya.
Dia adalah teman saya sebelum pekerjaan ini dan saya akan menganggapnya seperti itu setelahnya," kata Andriy Yermak kepada Financial Times, Sabtu.
Andriy Yermak mengonfirmasi ia dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat pada hari Sabtu untuk berunding dengan perwakilan pemerintahan Presiden Trump mengenai rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina.
Ia menyatakan dirinya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana perdamaian AS pertama dengan 28 poin, yang mencakup tuntutan Rusia agar Ukraina menyerahkan wilayah dan meninggalkan keanggotaan NATO.
"Delegasi di bawah pimpinan saya di Jenewa, bersama mitra Amerika kami, berhasil memastikan bahwa dokumen 28 poin tersebut tidak ada lagi," tegas Andriy Yermak.