Baca tanpa iklan
Pasca rencana penetapan iuran fantastis hingga 1 miliar dolar untuk keanggotaan jangka panjang Dewan Perdamaian Gaza diungkap publik mulai memberikan berbagai respon.
Mengutip dari Jerusallem Post, sejumlah pemerintah dan pengamat menilai skema ini sebagai solusi pragmatis atas persoalan klasik pasca konflik, yaitu keterbatasan dana.
Rekonstruksi Jalur Gaza diperkirakan membutuhkan biaya sangat besar untuk membangun kembali infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, perumahan, serta sistem pemerintahan dan keamanan.
Dengan mewajibkan kontribusi dana dalam jumlah besar sejak awal, Dewan Perdamaian Gaza dinilai dapat bergerak lebih cepat tanpa harus melalui proses penggalangan dana internasional yang panjang, penuh negosiasi, dan kerap terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik.
Dalam pandangan ini, iuran besar justru dipahami sebagai jaminan keseriusan dan komitmen negara anggota terhadap upaya perdamaian jangka panjang.
Namun disisi lain, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran serius terkait dominasi negara-negara kaya dalam pengambilan keputusan.
Dengan mengaitkan hak keanggotaan jangka panjang dan pengaruh politik pada besaran kontribusi finansial, Dewan Perdamaian Gaza dikhawatirkan berubah menjadi forum eksklusif yang hanya dapat diakses oleh negara dengan kekuatan ekonomi besar.
Negara berkembang atau negara yang terdampak langsung oleh konflik, tetapi memiliki keterbatasan finansial, berpotensi tersisih dari proses penentuan kebijakan.
Kekhawatiran ini semakin menguat karena model tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang selama ini menjadi fondasi lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap negara memiliki suara tanpa memandang kekuatan ekonominya.
Para kritikus menilai bahwa jika pengaruh ditentukan oleh kemampuan membayar, maka legitimasi keputusan Dewan Perdamaian Gaza dapat dipertanyakan, terutama oleh negara-negara yang tidak memiliki kursi atau hanya berstatus anggota sementara.
Yang pada akhirnya kebijakan ini hanya berisiko menggeser diplomasi internasional ke arah “politik berbayar” yang mengorbankan prinsip representasi dan keadilan global.
(Tribunnews.com / Namira)