TB Hasanuddin: Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Punya Peluang, Namun Sarat Risiko Strategis

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Amerika Serikat.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memang membuka peluang strategis, namun juga menyimpan sejumlah risiko serius yang harus diantisipasi secara matang dan terukur.

Baca juga: Trump Mau Bikin PBB Tandingan, Dewan Perdamaian Syaratkan Satu Miliar Dolar Tunai Bagi Anggota

TB Hasanuddin menilai, kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza memiliki nilai positif karena membuka ruang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian dari dalam.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki posisi moral yang kuat di dunia Islam, Indonesia dinilai dapat menghadirkan perspektif kemanusiaan serta berperan sebagai jembatan antara kepentingan negara-negara Barat dan aspirasi negara-negara Muslim.

“Indonesia memiliki modal moral dan politik untuk mendorong pendekatan yang lebih berimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan dalam penanganan Gaza,” kata TB Hasanuddin, Kamis (22/1/2026).

Selain itu, keanggotaan Indonesia juga membuka peluang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza.

Dengan berada di dalam forum, Indonesia dapat mendorong agar bantuan internasional disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Posisi ini juga dinilai dapat menjadi bargaining chip strategis bagi Indonesia untuk menekan Amerika Serikat agar lebih konsisten mendorong solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia.

Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan terdapat empat hal krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

• Pertama, Risiko Geopolitik 

Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap agenda politik AS di Timur Tengah.

Persepsi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri diminta untuk mengantisipasi dampak geopolitik ini secara komprehensif.

• Kedua, Risiko Keamanan Personel 

Penempatan personel TNI dalam misi yang dinilai tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, berpotensi menempatkan pasukan Indonesia dalam situasi rawan dan berisiko tinggi.

“Pasukan Indonesia bisa menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Apalagi Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM akan berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di tingkat internasional,” tegasnya.

• Ketiga, Beban Pendanaan