Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Australia melarang seorang warga negaranya kembali ke tanah air dari kamp penahanan di Suriah, menandai preseden serius dalam penerapan hukum kewarganegaraan atas dasar keamanan nasional.
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, Rabu (waktu setempat) menyatakan satu orang dalam kelompok 34 perempuan dan anak-anak Australia yang sempat direncanakan pulang dari Damaskus telah dikenai temporary exclusion order (TEO).
Perintah tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi badan keamanan karena individu itu dinilai memenuhi ambang risiko tinggi.
“Saya dapat memastikan bahwa satu individu dalam kelompok ini telah dikenai perintah pengucilan sementara, yang dibuat atas saran lembaga keamanan,” ujar Burke dalam pernyataan resmi, dikutip dari ABC news.
Ia tidak mengungkap identitas maupun durasi spesifik larangan tersebut.
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Menteri Dalam Negeri dapat mencegah warga negara berisiko tinggi kembali ke Australia hingga dua tahun.
Kebijakan ini memunculkan perdebatan karena menyangkut hak dasar warga negara untuk memasuki kembali negaranya sendiri.
Kelompok tersebut sebelumnya termasuk dalam rombongan 34 perempuan dan anak-anak yang hendak terbang dari Damaskus pada Senin, namun dipulangkan kembali oleh otoritas Suriah ke kamp penahanan Roj akibat persoalan prosedural.
Sejak kelompok militan ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah dan Irak pada 2019, ribuan mantan kombatan asing, istri, serta anak-anak mereka ditahan di sejumlah kamp di Suriah.
Meski struktur teritorial ISIS runtuh, jaringan sel tidur kelompok itu dilaporkan masih aktif melakukan serangan sporadis di kawasan tersebut.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan pemerintah tidak akan membantu pemulangan kelompok terbaru tersebut.
Baca juga: Penusukan di Australia, 1 Tewas dan 2 Kritis, Dugaan Pelaku Alami Gangguan Psikis
Ia menyebut mereka sebagai pihak yang secara sadar memilih bergabung dengan ideologi kekhalifahan yang “brutal dan reaksioner”.
“Kami tidak melakukan apa pun untuk memulangkan atau membantu orang-orang ini,” kata Albanese kepada wartawan.
Namun ia mengakui anak-anak dalam kelompok tersebut tidak bertanggung jawab atas keputusan orang tua mereka.
Sebelumnya, pemerintah Australia telah dua kali memulangkan perempuan dan anak-anak dari kamp penahanan Suriah.
Sejumlah warga Australia lainnya juga kembali secara mandiri tanpa fasilitasi negara.
Keputusan terbaru ini mempertegas pendekatan Canberra yang semakin berhati-hati terhadap risiko keamanan domestik, sekaligus membuka diskursus tentang batas intervensi negara terhadap hak kewarganegaraan dalam konteks kontra-terorisme.