Ringkasan Berita:

• Kebijakan baru pemerintah Jepang soal orang asing dikritik akademisi karena dinilai tak punya visi integrasi jangka panjang 
• Profesor Universitas Tokyo Kikuko Nagayoshi menilai pemerintah masih mempertahankan pola “tinggal sementara” lewat pembatasan status permanen dan naturalisasi 
• Akibatnya, banyak pekerja asing rentan secara ekonomi dan sosial.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Kebijakan baru pemerintah Jepang terkait orang asing yang menekankan prinsip “hidup berdampingan yang tertib” menuai kritik dari kalangan akademisi. 

Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki visi jangka panjang mengenai penerimaan orang asing, serta cenderung menyatukan wisatawan, investor, dan penduduk asing dalam satu kategori yang sama, meskipun peran dan hubungan mereka dengan masyarakat Jepang sangat berbeda.

Profesor Universitas Tokyo, Kikuko Nagayoshi, menilai kebijakan Jepang saat ini pada dasarnya memperluas penerimaan orang asing sebagai penduduk sementara, tanpa kerangka jelas mengenai integrasi jangka panjang dalam masyarakat, ungkapnya baru-baru ini.

Wisatawan, investor, dan penduduk disatukan dalam satu kebijakan

Langkah komprehensif pemerintah yang diumumkan Januari 2026 tidak hanya mencakup pekerja asing, tetapi juga persoalan overtourism dan kepemilikan tanah oleh warga asing di luar negeri.

Namun, wisatawan, investor asing, dan warga asing yang tinggal di Jepang memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda dengan masyarakat Jepang. 

Baca juga: Kerugian Ekonomi Akibat Alergi Serbuk Sari di Jepang Capai Rp250 Triliun per Hari

"Menyatukan semuanya dalam satu kebijakan “orang asing” membuat persoalan spesifik menjadi tidak terlihat, dan memicu perdebatan yang terlalu sederhana—antara sikap terbuka atau pembatasan," tambah Prof Nagayoshi lagi.

Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan dukungan seperti pendidikan bahasa Jepang dan bantuan ketenagakerjaan. 

Namun, pemerintah juga memperketat pengelolaan izin tinggal, termasuk persyaratan tambahan untuk memperoleh status tinggal permanen dan naturalisasi.

Yang belum jelas adalah arah dasar kebijakan Jepang: apakah orang asing akan diterima hanya sebagai tenaga kerja sementara, sebagai penduduk tetap, atau justru jumlah penerimaan akan dibatasi di masa depan.

Status permanen dan naturalisasi tidak meningkat

Data menunjukkan bahwa jumlah orang asing yang menetap secara permanen tidak meningkat secara signifikan.

Izin tinggal permanen mencapai puncak pada 2007 lalu menurun, dan kini stabil sekitar 35.000 orang per tahun

Naturalisasi mencapai puncak pada 2003 sekitar 18.000 orang, kini sekitar 10.000 per tahun

Padahal jumlah penduduk asing di Jepang terus meningkat. Artinya, semakin banyak orang asing tinggal lebih lama, tetapi tidak beralih menjadi penduduk tetap atau warga negara Jepang.

Survei juga menunjukkan kurang dari 40 persen orang asing ingin menetap permanen di Jepang. 

Hal ini menunjukkan sistem Jepang memang dirancang untuk mempertahankan pola “tinggal sementara”.

Baca juga: Anonim Sumbangkan Emas Batangan Senilai Rp56 Miliar ke Dinas Air Osaka Jepang

Jepang fokus pada pekerja dan pelajar

Perbandingan internasional berdasarkan data OECD menunjukkan karakter khas Jepang.

Negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda menerima berbagai jenis migran—termasuk reunifikasi keluarga dan pengungsi. Jepang sebaliknya sangat fokus pada pekerja dan pelajar, dengan penerimaan kategori lain sangat terbatas.

Akibatnya, orang asing di Jepang lebih sering diposisikan sebagai tenaga kerja sementara.

Banyak bekerja non-reguler, rentan saat krisis ekonomi

Data sensus 2020 menunjukkan tingkat pekerjaan non-reguler jauh lebih tinggi pada pekerja asing.

Pria Jepang non-reguler sekitar 14 persen, warga Brasil sekitar 53 persen, warga Indonesia sekitar 45 persen dan Vietnam, Nepal, Peru sekitar 40 persen.

Pekerjaan non-reguler lebih rentan terhadap pemutusan kerja saat ekonomi memburuk. Dampaknya terlihat jelas saat krisis finansial global dan pandemi COVID-19.

Dalam jangka panjang, upah rendah dan pekerjaan tidak stabil juga dapat menyebabkan pendapatan pensiun yang tidak mencukupi pada usia tua.

Dampak pada generasi anak dan risiko perpecahan sosial

Anak-anak warga asing semakin banyak melanjutkan sekolah menengah, tetapi tingkat putus sekolah masih tinggi dan akses pendidikan tinggi tetap menjadi tantangan.

Jika kesempatan tidak setara, maka ketimpangan sosial berdasarkan kewarganegaraan dapat diwariskan antar generasi.

Fenomena ini telah menjadi penyebab perpecahan sosial di berbagai negara penerima migran.

Apa arti “hidup berdampingan yang tertib” sebenarnya?

Para peneliti menyebut sistem Jepang sebagai “kelanjutan tinggal sementara”. Jepang memperluas penerimaan orang asing, tetapi tidak menyiapkan kerangka integrasi permanen.

Jika Jepang memang membutuhkan penduduk asing dalam jangka panjang, pemerintah perlu secara terbuka mengakui hal tersebut, menjelaskan kepada masyarakat, dan membangun sistem sosial yang sesuai.

Pertanyaan mendasar kini muncul: bagaimana Jepang memandang masa depan masyarakatnya sendiri, dan peran orang asing di dalamnya.

Diskusi  loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com