TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang berlangsung ke Iran sejak 28 Februari 2026 hingga hari ini yang menyebabkan serangan balasan dari Iran telah berdampak pada harga minyak dunia saat ini.

Di tengah kecamuk perang yang masih berlangsung hingga hari ini Senin (6/4/2026), situasi keamanan di Selat Hormuz yang menjadi jalur lintas pengiriman sekira 20 persen minyak dan gas alam cair dunia masih tak pasti.

Untuk mengantisipasi situasi itu, sejumlah negara ASEAN telah berupaya dengan berbagai cara untuk melakukan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak.

Di Indonesia sendiri, Pemerintah di antaranya telah memberlakukan kebijakan Work Form Home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Di Indonesia, situasi itu pun menimbulkan bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan telah menerima laporan dari anggotanya terkait situasi itu.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers secara daring pada Senin (6/4/2026).

"Beberapa (buruh) perusahaan yang menjadi anggota KSPI misalnya telah diberitahu oleh pimpinan perusahaan bahwa PHK bila harga BBM industri melambung tinggi terus akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika maka akan dilakukan efisiensi yaitu pengurangan karyawan dengan kata lain terjadi PHK," kata Iqbal.

"BBM bersubsidi memang tidak dinaikkan oleh pemerintah, tetapi BBM industri kan naik. BBM industri tidak bersubsidi. Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik, dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha," ujar dia.

Baca juga: Planet Labs Blokir Citra Perang Iran atas Permintaan AS, Akses Satelit Ditutup Tanpa Batas

Selain itu, kata Iqbal, situasi itu juga diperburuk dengan adanya kebijakan impor 160 ribu mobil dari Jepang, India, dan China yang dikonfirmasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menurutnya kebijakan yang ditujukan untuk mendukung program strategis pemerintah yakni Koperasi Desa Merah Putih itu berpotensi berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KSPI dan Partai Buruh seharusnya kebijakan itu bisa menyerap tenaga kerja berkisar 20 ribu hingga 50 ribu orang.

Ia pun menegaskan pihaknya menentang keras kebijakan impor itu meskipun mendukung kebijakan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apa hubungannya impor mobil dari India kok ada ancaman PHK? Ya jelas ada. Kan di dalam pabrik mobil itu ada karyawan tetap ada karyawan kontrak. Kalau pekerjaan berkurang, order berkurang otomatis karyawan kontrak di-PHK tidak diperpanjang kontraknya," ucap dia.