Ringkasan Berita:

• Arab Saudi dan Kuwait disebut menjadi alasan utama penangguhan operasi Project Freedom oleh AS.
• Arab Saudi khawatir operasi tersebut memicu eskalasi perang dan serangan balasan Iran di kawasan Teluk.
• Pemerintahan Trump kini membuka peluang melanjutkan operasi setelah hambatan diplomatik dengan Arab Saudi disebut terselesaikan.

TRIBUNNEWS.COM - Ketika Presiden AS Donald Trump tiba-tiba menghentikan Project Freedom atau “Proyek Kebebasan”, Selasa (5/5/2026), yang bertujuan mengawal kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz, ia mengatakan keputusan itu diambil untuk melancarkan negosiasi dengan Iran atas permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek tersebut dihentikan karena sekutu AS di Teluk, yakni Arab Saudi dan Kuwait, menolak mengizinkan pesawat tempur Amerika menggunakan pangkalan atau wilayah udara mereka dalam operasi tersebut.

Hambatan itu, kini disebut telah teratasi setelah Presiden AS dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, menyelesaikan masalah tersebut dalam percakapan telepon pada Rabu (6/5/2026) malam, menurut laporan The Wall Street Journal dan The Financial Times.

Hal ini membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk memulai kembali operasi pengawalan kapal-kapal komersial dengan dukungan angkatan laut dan udara.

Namun, belum jelas apakah dan kapan hal itu akan dilakukan, meskipun para pejabat Pentagon dalam wawancara dengan WSJ memperkirakan operasi dapat dimulai paling cepat pekan ini.

Politisi Iran Ebrahim Azizi tampaknya memperingatkan AS agar tidak memulai kembali operasi tersebut melalui ancaman terselubung pada Kamis.

“Mengulangi kesalahan yang sama berulang kali tidak akan memberi Anda jawaban yang berbeda; hanya jawaban yang lebih keras,” tulis Azizi di X.

“Hormati rezim maritim Iran yang baru.”

Mengapa Arab Saudi Awalnya Menolak Meminjamkan Wilayah Udaranya

Menurut seorang sumber yang memberi pengarahan kepada Financial Times, kehati-hatian Arab Saudi mencerminkan keinginan negara itu untuk mengakhiri perang Iran secara permanen guna mencegah serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk.

Arab Saudi menilai, Proyek Kebebasan Trump sebagai eskalasi yang tidak perlu dan kurang dipikirkan matang, menurut sumber tersebut.

Laporan itu juga menyebut Arab Saudi frustrasi terhadap penanganan perang yang dianggap tidak menentu, sehingga negara-negara Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab (UEA), harus menanggung dampak serangan balasan Iran.

Arab Saudi, sebagai penandatangan Perjanjian Abraham, awalnya melihat keuntungan dari agresi AS dan Israel terhadap Iran.

Baca juga: Trump Hentikan Sementara Project Freedom, Harga Minyak Turun

Namun kini, Arab Saudi khawatir terhadap ketidakpastian dan kurangnya tujuan yang jelas dari Trump.

Sumber-sumber juga mengatakan kepada FT bahwa ancaman Trump untuk menyerang infrastruktur sipil dan menghancurkan seluruh pembangkit listrik Iran membuat Arab Saudi khawatir karena berpotensi memicu respons Iran yang lebih besar.

Kerajaan tersebut, kini bergabung dengan negara-negara Arab lainnya dalam memperingatkan Trump agar tidak melanjutkan perang dan mendesak AS mencari solusi diplomatik.

Mereka juga mendukung upaya Pakistan untuk menengahi kesepakatan guna mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.

Alasan lainnya, Arab Saudi khawatir akan menghadapi keterlibatan kelompok Houthi di Yaman dalam konflik tersebut, menurut laporan The Guardian.

Arab Saudi telah bekerja keras di balik layar untuk mencegah kelompok bersenjata dan politik itu ikut terlibat dalam konflik.

Penutupan jalur Laut Merah akibat intervensi Houthi hanya akan memperburuk ancaman terhadap pasokan minyak global.

Arab Saudi juga telah mencapai kesepakatan dengan Iran yang melindungi jalur pipa menuju Yanbu sehingga mereka tetap dapat mengekspor hingga 50 persen produksinya melalui Laut Merah.

Setelah Proyek Kebebasan Diluncurkan

Mengutip The New York Post,  Proyek Kebebasan Diluncurkan pada Senin (4/5/2026),sangat bergantung pada pesawat Amerika yang berbasis di Arab Saudi dan Kuwait untuk memberikan perlindungan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Meski setidaknya dua kapal Amerika berhasil melintasi selat pada hari pertama operasi penuh, kapal-kapal Iran dan AS sempat saling baku tembak.

Amerika kemudian menenggelamkan enam kapal serang kecil, sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa perang akan kembali berkobar.

Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, yang sebelumnya telah dibombardir serangan balasan Iran, diduga khawatir AS tidak akan mampu melindungi mereka jika perang berlanjut, kata seorang pejabat kepada WSJ.

Kekhawatiran itu meningkat setelah Uni Emirat Arab menuduh Iran menyerang kapal tanker dan fasilitas minyak utama mereka di dekat Selat Hormuz awal pekan ini.

AS menepis serangan Iran tersebut sebagai bentuk pelecehan tingkat rendah yang tidak melanggar gencatan senjata.

Saat mengumumkan penundaan Proyek Kebebasan, Trump mengatakan ada kemajuan besar yang dicapai dengan perwakilan Iran.

Trump tidak menyinggung Arab Saudi maupun penolakan negara tersebut terhadap penggunaan wilayah udaranya.

Presiden AS itu kemudian memperingatkan bahwa jika Iran tidak kembali ke meja perundingan, maka pemboman akan dimulai.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth turut menggemakan peringatan tersebut.

“Kami lebih memilih ini menjadi operasi damai, tetapi kami siap siaga untuk membela rakyat kami, kapal kami, pesawat kami, dan misi ini tanpa ragu-ragu,” kata Hegseth.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)