TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi dibebaskan secara bersyarat dari Penjara Pusat Klong Prem pada Senin (11/5/2026) pagi ini. 

Melansir dari Thairath, pelepasan ini dilakukan setelah ia menjalani dua pertiga dari hukuman penjara satu tahun yang dijatuhkan kepadanya atas kasus penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.

Menurut pernyataan Departemen Pemasyarakatan Thailand, Thaksin yang kini berusia 76 tahun memenuhi syarat pelepasan bersyarat.

Langkah hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan B.E. 2560 yang memberikan kelonggaran bagi narapidana lanjut usia yang telah menunjukkan perilaku baik dan telah menjalani masa hukuman minimal. 

Thaksin sendiri termasuk dalam kelompok narapidana yang memenuhi kriteria lanjut usia dan telah menjalani masa hukuman minimal.

Pelepasan ini juga berlaku bagi ratusan narapidana lainnya dalam daftar yang disetujui Kementerian Kehakiman Thailand.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Thaksin ditahan sejak September 2025 setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa masa tinggalnya di rumah sakit polisi tidak dihitung sebagai masa penahanan yang sah. 

Ia divonis satu tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan terkait kasus-kasus lama saat menjabat sebagai perdana menteri.

Masuki Fase Percobaan

Baca juga: Eks PM Thailand Thaksin Keluar Penjara Lebih Cepat, Ini Alasannya

Meski sudah tak lagi mendekam di penjara, kebebasan yang dirasakan oleh Thaksin Shinawatra ini tidaklah bersifat mutlak. 

Thaksin kini memasuki fase masa percobaan selama empat bulan ke depan yang akan berakhir pada September 2026 mendatang.

Selama periode ini, ia terikat pada aturan ketat,

Ia diwajibkan mematuhi berbagai syarat masa percobaan, salah satunya adalah pemakaian gelang elektronik pemantau atau EM bracelet yang harus dikenakan Thaksin sepanjang waktu.

Selain kewajiban mengenakan alat pemantau, Thaksin diwajibkan menetap di kediaman keluarganya di Bangkok dan dilarang keras bepergian ke luar area yang telah ditentukan tanpa izin tertulis dari Departemen Pemasyarakatan.

Ia juga dijadwalkan untuk memberikan laporan rutin kepada petugas pembimbing kemasyarakatan.