Baca tanpa iklan
Kesalahan pada produk bayi juga dapat memicu dampak sosial yang serius, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga ancaman terhadap kualitas kesehatan generasi mendatang.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya pada produk akhir, tetapi harus mencakup standar bahan baku ultra ketat, pengujian toksin non-mikroba, serta audit pemasok global dengan pendekatan zero tolerance untuk toksin tertentu.
Dalam konteks ini, Dicky menilai peran pemerintah sangat krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai risk manager dan risk communicator. Sistem penelusuran (traceability) dari hulu ke hilir perlu diperkuat dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini internasional.
Selain itu, Indonesia perlu memiliki mekanisme pelaporan efek kesehatan pascakonsumsi yang melibatkan fasilitas layanan kesehatan dan organisasi profesi untuk mendeteksi sinyal dini.
Baca juga: IDAI: ASI Lebih Aman Diberikan pada Bayi di Masa Bencana, Ini Risiko Jika Gunakan Susu Formula
Komunikasi risiko kepada publik, menurut Dicky, harus dilakukan secara transparan, berbasis sains, dan proporsional agar tidak menimbulkan kepanikan.
Ia menegaskan bahwa langkah recall tidak serta-merta berarti sudah ada korban, melainkan merupakan perlindungan dini bagi masyarakat, khususnya bayi sebagai kelompok paling rentan.