Baca tanpa iklan
Ritel dilarang mengelola obat keras, narkotika, maupun bahan obat, guna mencegah penyalahgunaan.
Baca juga: Fakta 2 Kasus Gagal Ginjal Akut Terbaru, Dari Obat Bebas, Kini Pembelian Tanpa Resep Dokter Dilarang
“Pengelolaan obat di fasilitas lain yaitu minimarket, supermarket dan hypermarket dibatasi hanya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, tanpa kegiatan peracikan,” tegas Taruna.
4. Ada Sanksi Tegas
Peraturan ini juga menegaskan larangan bagi fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, mengelola atau menyerahkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.
“Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, hingga penghentian sementara kegiatan. BPOM dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi fasilitas yang melanggar,” tegas Taruna Ikrar.
5. Masa Transisi
Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan masa transisi bagi ritel hingga 17 Oktober 2026 untuk menyesuaikan aturan baru.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan sekaligus mendukung kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli obat memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa serta melaporkan pelanggaran melalui HALO BPOM.
Sambutan Pihak Ritel
Di Kesempatan yang sama, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026.
Ketua Umum APRINDO Solihin menyampaikan, kebijakan tersebut dinilai membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kemudahan akses terhadap produk obat yang dibutuhkan sehari-hari.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan distribusi obat menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat, namun tetap berada dalam koridor pengawasan ketat demi menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di Indonesia.
Baca juga: Kepala BPOM: Industri Minta Masa Transisi Penerapan Nutri-Level Diperpanjang pada Produk Kemasan
“Saya sebagai Ketua Umum APRINDO yang membawahi anggota dari Sabang sampai Merauke dengan kurang lebih 90 ribu gerai, khususnya hypermarket, supermarket, dan minimarket, sangat mendukung Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Tujuannya jelas agar masyarakat bisa membeli produk dengan praktis dan merasakan manfaat dari peraturan ini. Kami siap mendukung hal tersebut,” ujarnya.