Baca tanpa iklan
Seperti diketahui, Buwas sebelumnya mengatakan ada intimidasi dari agen E Warong kepada penerima BPNT.
“Agen ini punya penyuplai tersendiri dan mereka kerja sama untuk bagi hasil. Kemudian, saudara-saudara kita yang dapat bantuan ini dipaksa membeli di sana. Kalau menolak, namanya diancam dicoret (sebagai penerima bantuan),” kata Budi seperti dikutip dari Kompas.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, temuan mengenai ratusan e-warong yang diduga siluman alias ilegal sebagai wadah penyaluran BNPT di seluruh Indonesia sudah diserahkan ke penegak hukum. Ia pun enggan merinci persebarannya di lokasi mana saja.
"Kita kan sudah serahkan ke Satgas Pangan, jadi semua informasi kita serahkan ke penegak hukum, sekarang ranahnya di mereka," ujarnya saat dihubungi.
Dikatakan Awaludin, penyaluran BPNT pada prakteknya sekarang di beberapa tempat ada yang dipasok langsung dari Bulog dan masih ada yang dipasok dari pihak lain.
"Meskipun presiden pernah menyampaikan bahwa pelayanan BPNT dari Bulog, dan sudah ada edaran Kemensos, namun masih banyak yang dipasok dari pihak lain, karena juga ketentuannya membolehkan (dari selain Bulog)," ujarnya.
Awaludin mengaku kontrol kualitas beras di e-warong yang ditangani Bulog sangat bisa dipantau
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa tugas utama dari Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, bukan untuk mencari keuntungan.
"Memang Bulog itu bukan untuk cari untung. Bulog itu ditugaskan untuk melayani masyarakat, bukan untuk cari untung," kata Sulaeman.
Terkait dengan kondisi dan keluhan Buwas bahwa Bulog saat ini berada posisi merugi, menurutnya, situasi seperti itu sejatinya bukan hanya terjadi di Bulog saja. Dikatakan, kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah BUMN.
Untuk itu, memang diperlukan upaya dan terobosan guna mengatasi hal itu. Menurutnya, jika hal itu tidak segera dituntaskan, maka akan berimbas kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dihubungi terpisah, mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso berpendapat, prinsip dasar Bulog harus dipegang dan selama sekian puluh tahun, Perum itu adalah sebagai alat pemerintah untuk stabitas pangan. Hal itu dia katakan menanggapi keluhan Buwas kalau Bulog akan bangkrut.
"Supaya tidak terjadi gejolak pangan, karena gejolak pangan dampaknya luar biasa. Dampak ekonomi terjadi inflasi. Dampak sosialnya, bisa menjadi keos. Nah, Bulog itu selama sekian puluh tahun, dia alat pemerintah untuk menjaga stabilisasi padi. Ada dua sisi, bagaimana menjamin harga produksi pada saat tertentu tidak jatuh karena over produksi. Pada saat kurang tidak terjadi pergerakan harga. Untuk itu bulog haru ada stok. Ini semua tentunya atas dasar penugasan oleh pemerintah," katanya.
Menurutnya, pemerintah juga harus bantu Bulog untuk kelurkan stok beras digudang.