TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima penghargaan Legal Politic Leadership Award dari HeyLaw International dan Universitas Borobudur dalam event Indonesia Legal Summit 2023 di Universitas Borobudur, Jakarta, Jumat (10/11/23).
Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya sebagai dosen dan wakil rakyat yang senantiasa aktif di berbagai kegiatan sosial dan pembangunan hukum di Indonesia.
Selain sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet sebelumnya juga dipercaya memegang berbagai amanah. Antara lain, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Keamanan dan HAM, Inisiator Hak Angket Bank Century, Panja RUU MD3, Panja RUU Tata Tertib DPR RI, serta Timwas Pansus RUU Pencucian Uang. Melalui penghargaan ini, ia berharap mampu memberikan semangat kepada para generasi muda yang sedang mendalami ilmu hukum, khususnya dari sisi leadership.
Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Tekankan Pentingnya Indonesia Miliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber
"Sudah waktunya kita menata kembali kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, terkadang putusan yang diambil oleh satu hakim dengan hakim lainnya bisa berbeda, padahal objek yang diadilinya sama. Hakim dan sistem peradilan harus memiliki kode etik dengan aturan dan pedoman yang lebih jelas dan bisa ditegakkan, sehingga baik hakim maupun rakyat bisa tahu kapan ada perilaku yang melanggar batas, tidak offside.
"Hakim dan peradilan harusnya memiliki standar etika tertinggi, bukan justru memiliki standar etika terendah," ujar Bamsoet usai menerima penghargaan sekaligus memberikan keynote speaker dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, seorang pemimpin yang berlatar belakang hukum seharusnya memiliki keunggulan tersendiri karena mampu memprediksi masa depan. Sekaligus tetap paham terhadap norma hukum dan moralitas, sehingga bisa tetap arif dan bijaksana dalam menghadapi arus perubahan zaman. Hukum dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka tidak heran jika banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin dunia berpengaruh yang memiliki latar belakang hukum.
Baca juga: Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Balap Mobil Radical Mandalika Racing Experience
"Misalnya, Mahatma Gandhi (Founding Father India), Nelson Mandela (Presiden ke-9 Afrika Selatan), Abraham Lincoln (Presiden ke-16 Amerika Serikat), Fidel Castro (Presiden ke-15 Kuba), Xi Jinping (Presiden Republik Rakyat Tiongkok), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Barack Obama (Presiden ke-44 Amerika Serikat), Hillary Clinton (Menteri Luar Negeri ke-67 Amerika Serikat), serta Tony Blair (Perdana Menteri Inggris 1997-2007). Membuktikan bahwa eksistensi hukum tidak bisa lepas dari kepemimpinan," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, konsep kepemimpinan di bidang hukum dinilai sangat penting. Menjadi pemimpin tidak hanya semata menegakkan hukum, melainkan juga menegakkan keadilan. Selain adil, pemimpin juga harus punya akal sehat.
Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Perlindungan Hukum untuk Pekerja Tidak Tetap
Ia juga melanjutkan, lulusan sarjana hukum juga sebaiknya tidak hanya sebagai penasehat hukum, melainkan seorang pemimpin yang bijak. Tak hanya hanya memberikan kebijaksanaan yang praktis, lulusan hukum juga harus visioner yang mempunyai dampak keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (*)