TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI), Ahmad Basarah, mengajak pengurus dan anggota GM FKPPI untuk tidak surut satu langkah pun untuk mengawal dan mengamalkan ideologi Pancasila dan eksistensi NKRI di tengah suhu politik yang cenderung memanas jelang Pemilu 2024.

Ia mengingatkan telah beberapa kali terjadi politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) oleh penumpang gelap demokrasi yang memanfaatkan momentum kampanye pemilu lalu.

Gerakan yang mempolitisasi perbedaan SARA dalam setiap momentum pemilu tersebut telah terbukti sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Beberapa tokoh partai politik juga tidak segan-segan secara terbuka mengamplifikasi politik identitas saat momentum pemilu hanya demi kepentingan elektoral.

“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa akibat lemahnya kaderisasi dan pola rekrutmen di tubuh internal partai politik, sejumlah besar kontestan lalu menggunakan politik SARA dan politik identitas saat berkampanye. Ini bukan kesimpulan saya, melainkan kesimpulan organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),’’ tegas Ahmad Basarah, dalam orasinya saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang GM FKPPI Kabupaten Malang Masa Bakti 2022 – 2027 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (7/3/23).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini pernah menyampaikan kesimpulan organisasi yang dipimpinnya bahwa maraknya politik bernuansa SARA serta politik identitas di banyak kampanye pemilihan kepala daerah akibat lemahnya kaderisasi di tubuh banyak parpol.

"Jadi, pertarungannya bukan lagi soal program, visi dan misi para kandidat, tetapi lebih soal isu SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan keberagaman," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Tahun Politik yang Menentukan: Prosedural belum Substansial" di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Ahmad Basarah menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Perludem itu, persatuan dan kesatuan bangsa sedang berada dalam ancaman, sebab ujaran kebencian akan sangat marak selama proses kampanye berlangsung. Bahkan, kata dia, sangat mungkin di tengah politisasi SARA itu, secara diam-diam atau terbuka akan masuk propaganda ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

‘’Dalam kondisi seperti itu, kader kader GM FKPPI harus mewaspadai bahwa sebagai anak biologis dan ideologis TNI dan Polri harus sigap menghadapi dan melawan gerakan ideologi politik yang akan meruntuhkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945,” tegas Ahmad Basarah.

Dalam acara yang bertajuk “Berjuang Bergerak Bergotong Royong Untuk Persatuan Bangsa” itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pelantikan pengurus GM FKPPI yang dilakukannya bukanlah sekadar formalitas distribusi jabatan, melainkan wujud nyata hadirnya organisasi GM FKPPI untuk memperkuat ketahanan nasional dari gempuran ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia.

‘’Untuk itulah saya minta kepada kader-kader GM FKPPI untuk turun ke desa-desa dengan program-program nyata karena garda terdepan ketahanan nasional ada di desa,” ujar Ahmad Basarah.

Sementara itu, Bupati Malang H.M. Sanusi yang secara resmi menyerahkan bantuan satu unit ambulans untuk GM FKPPI Cabang Kabupaten Malang berharap, organisasi anak-anak purnawirawan tentara dan polisi ini bisa bergerak cepat saat masyarakat membutuhkannya. Misalnya saat terjadi bencana alam atau situasi darurat lainnya.

’’GM FKPPI harus terlibat aktif memajukan daerah Malang Raya. Saya sedang bergerak cepat mempromosikan desa wisata di Malang. GM FKPPI saya harapkan dapat terlibat dalam program program pembangunan Kabupaten Malang,” pinta Sanusi.

Hadir dalam acara itu Dandim 0818/Malang-Batu Letnan Kolonel Inf Taufik Hidayat, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Komandan Lanud Abdurrahman Saleh Kolonel PnbFairlyanto, dan Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, R Agoes Soerjanto.(*)