Enhanced NDC didukung sebagian besar oleh peningkatan ambisi penurunan GRK pada sektor kehutanan dan lahan dengan penguatan pada 3 (tiga) pijakan utama sektor kehutanan dan lahan menuju Net Sink 2030 yang meliputi: (1) Sustainable Forest Management; (2) Environmental Governance; dan (3) Carbon Governance.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, penurunan emisi didukung oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon Net Sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink 2030).

Baca juga: KLHK Ajak Gen-Z Mitigasi Iklim Sejak Dini, Cegah Kenaikan Suhu Bumi

Memperhatikan hal tersebut Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Untuk menetapkan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah ditetapkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang memuat 11 Rencana Operasional dan 1 (satu) rencana operasional operasional pengelolaan mangrove.

Yakni (1) Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral; (2) Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut; (3) Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral; (4) Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut; (5) Pembangunan Hutan Tanaman; (6) Sustainable Forest Management; (7) Rehabilitasi Dengan Rotasi; (8) Rehabilitasi Non Rotasi; (9) Restorasi Gambut; (10) Perbaikan Tata Air Gambut; (11) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan (12) Pengelolaan Mangrove.

Berdasarkan alur analisis spasial yang digunakan pada dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, lokasi aksi mitigasi hanya tersebar di pulau-pulau besar di luar pulau Jawa, sementara prioritas di region Jawa persebaran lokasinya sangat terbatas dengan luasan yang minim.

Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa yang sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia sehingga perlu disusun tersendiri Rencana Operasional Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink 2030 Region Jawa.

Baca juga: KLHK: Emisi Kebakaran Hutan Turun Drastis Hingga 70 Persen di Periode 2019-2023

Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa (Renops Jawa) merupakan sebuah dokumen penyesuaian atas dokumen visi nasional Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Renops Jawa menjabarkan pendekatan untuk penentuan lokasi prioritas dan penetapan rencana operasional aksi penyerapan karbon di Region Jawa sesuai dengan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa.

Renops Jawa memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030.

Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa memberikan penjelasan atas: (1) pendekatan dan strategi; (2) implementasi dan operasionalisasi; serta (3) monitoring dan evaluasi untuk kegiatan aksi penyerapan karbon sektor kehutanan dan tutupan lahan lainnya, khususnya meliputi Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral, Pencegahan Degradasi Hutan Alam pada Konsesi, Pembangunan Hutan Tanaman, Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi, Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi, Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.