TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi APBD.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kamis (25/7/2024).

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp 71,07 triliun atau melebihi target yang dicanangkan sebesar Rp 70,66 triliun yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kemudian, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 72,14 triliun, dengan komponen Realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Meski sukses mempertahankan WTP, Heru menegaskan, bakal terus mendorong perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Upaya yang telah kami lakukan masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan bimbingan, saran, dan masukan yang membangun dari BPK RI dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan ini,” ujarnya.

Diapresiasi DPRD DKI

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan seluruh jajarannya. Menurutnya, pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta era Heru Budi Hartono lebih prudent, transparan, dan akuntabel. 

"Memperhatikan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat secara umum berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur, pengelolaan APBD mulai dilakukan secara prudent (bijaksana), transparan, dan akuntabel," tuturnya saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024). 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023, agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Karena itu, pihaknya berharap agar predikat WTP dari BPK RI tersebut dapat terus dipertahankan. 

"Tapi, yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan. Karena, pada dasarnya, APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," paparnya. 

Baca juga: Hadirkan Kesetaraan di Jakarta, Pj. Gubernur Heru Budi Dukung Kebutuhan Bagi Penyandang Disabilitas

Diakuinya, Pemprov DKI ke depan memiliki postur APBD yang semakin berkualitas. Sehingga, alokasi anggaran itu dapat lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial warga Jakarta serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. 

"Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Suatu pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana publik untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan," urainya.