TRIBUNNEWS - Keberhasilan penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk mendukung perekonomian nasional dibuktikan dengan beragam penghargaan yang ia terima selama hampir dua tahun terakhir memimpin Jakarta. 

Teranyar, Pj. Gubernur Heru berhasil meraih penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah untuk tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan itu diberikan lantaran Pj. Gubernur Heru meraih nilai tertinggi dalam kategori Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi. Capaian ini melampaui perolehan nilai dari provinsi lain, seperti Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Tengah, serta Papua Barat.

Heru pun menyebut, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu itu, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ASN, karena sinergi yang kuat telah membantu Jakarta mewujudkan upaya pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh kerja kolektif rekan-rekan ASN semua di Jakarta, di mana kita selalu bersinergi dalam bekerja untuk mengedepankan kepentingan warga Jakarta. Apresiasi ini menjadi babak baru bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, serta terus membangun Jakarta yang berkelanjutan, sekaligus terus menjaga stabilitas inflasi daerah," tuturnya.

Baca juga: Pemprov DKI Lakukan Pembaruan Sistem Pajak Daerah Salah Satunya Tarif PKB dan BBNKB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan inflasi year on year (y-on-y) DKI Jakarta pada Juli 2024 sebesar 1,97 persen. Angka itu lebih rendah daripada inflasi nasional y-on-y periode yang sama sebesar 2,13 persen.

Besaran inflasi ini termasuk kategori cukup terkendali. Angka tersebut pun dinilai cukup baik, lantaran terjadi deflasi dari bukan sebelumnya. Hal itu menjadi sinyal positif pula bahwa ekonomi Jakarta berada di jalur yang baik.

Pada Agustus 2024, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi juga mendapat penghargaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.

Penilaian Penghargaan P3DN berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan aspek penilaian meliputi perencanaan, realisasi, evaluasi, dan kampanye. Penganugerahan P3DN 2024 menilai kinerja pada 2023. 

P3DN di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 telah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu Juara 1 Nilai Transaksi E-Purchasing Terbesar Tahun Anggaran 2023 Periode Januari-Juli 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terbesar Tahun 2023 dari LKPP. Capaian P3DN Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 25,584 triliun.

“Ini merupakan kali kedua Pemprov DKI mendapatkan penghargaan tersebut. Hal itu menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus berkontribusi, mendukung, serta mengoptimalkan pelaksanaan program P3DN,” kata Elisabeth.

Panen penghargaan tak hanya diterima Heru Budi pada 2024 ini. Sepanjang 2023 lalu, Pemprov DKI pun memperoleh sederet penghargaan bergengsi. Seperti penghargaan yang diterima Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta yang meraih  penghargaan tertinggi untuk kategori Kinerja TP2DD di tingkat provinsi regional Jawa-Bali. 

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan, raihan penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama TP2DD DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Khususnya aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

"Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan belanja, Pemprov DKI telah sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Pemprov DKI pun terus berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong UMKM agar naik kelas, dengan menyiapkan regulasi terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)," ujar Sri di Jakarta, Kamis (5/10).

Sri menambahkan, TP2DD Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengembangkan ekosistem digital, melalui perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional, kawasan wisata, dan sektor transportasi. Selain itu, TP2DD Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya pula mengembangkan pelayanan berbasis digital, melalui perluasan kanal pembayaran, seperti EDC (Electronic Data Capture), e-banking, m-banking, virtual account, UE (Uang Elektronik) reader, modern channel, kerja sama dengan marketplace, serta mengintegrasikan seluruh layanan dalam aplikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Hal tersebut agar masyarakat lebih mudah dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaporan dan pembayaran setoran masa pajak dengan fasilitas kode bayar, surat ketetapan atau tagihan pajak daerah, serta pelayanan pajak daerah lainnya. "Pengembangan ekosistem digital ini tentu dapat memicu modernisasi administrasi perpajakan daerah dan kualitas belanja daerah. Harapannya, elektronifikasi transaksi di Pemerintah Daerah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyakarat dalam bertransaksi, serta menjadi acuan yang akurat saat merumuskan kebijakan," kata Sri.

Tak hanya itu, Heru Budi menerima penghargaan pula sebagai kepala daerah yang mendorong pengendalian inflasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam BUMD Awards yang diadakan Kemendagri pada September 2023 lalu. Delapan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta menyabet sejumlah penghargaan, yaitu:

1. Perumda Pasar Jaya sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Perpasaran;

2. Perumda Dharma Jaya sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Rumah Potong Hewan;

3. PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Pangan;

4. PT Transportasi Jakarta sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Transportasi;

5. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Pariwisata;

6. PT Bank DKI sebagai Juara II Bank Pembangunan Daerah Kategori Besar;

7. Perumda Air Minum (PAM) Jaya sebagai Juara II Perusahaan Daerah Air Minum Kategori Besar; dan

8. PT Jamkrida Jakarta sebagai Juara II Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

Di samping itu, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) pun mendapat apresiasi atas perannya dalam pembangunan infrastruktur. 

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022. Penghargaan ini diperoleh berkat keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi pada 2022. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan piala TPID Award tersebut kepada Pj. Gubernur Heru, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Saat itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada TPID di seluruh wilayah Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional. "Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, dan wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Kita tahu sangat terkendali di angka 3,08 persen pada  Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik," ungkapnya.

Baca juga: Antisipasi Perubahan Iklim di Jakarta, Pemprov DKI Manfaatkan PLTS Rooftop