Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dunia seperti sedang mengalami turbulensi di berbagai sektor. Dalam laporan Global Risks Report 2026 yang baru dirilis, terpancar sinyal berbahaya yang perlu diwaspadai dengan saksama.
Laporan tersebut menyebut sekitar 50 persen pemimpin dunia memprediksi kondisi global akan mengalami guncangan hebat dalam dua tahun ke depan.
Angka kecemasan ini melonjak menjadi 57 persen dalam perspektif satu dekade.
Di tengah ketidakpastian global yang pekat itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan "maraton diplomasi" lincah. Mulai dari Beijing ke Washington, berlanjut Rio de Janeiro ke London hingga Davos.
Bukan perjalanan protokoler bertukar cinderamata, namun upaya nyata membaca kompas di tengah ancaman geoekonomi menghantui .
Navigasi tanpa Konfrontasi
Laporan risiko global menegaskan bahwa konfrontasi geoekonomi dan konflik antarnegara semakin mengemuka.
Kerja sama multilateral yang dulu diagungkan sebagai mitra strategis kini mulai rontok. Berganti sikap proteksionisme kaku dan kepentingan nasional egois. Rupanya dunia sedang mengalami fragmentasi akut.
Dalam situasi ini, wajah politik luar negeri Indonesia "bebas aktif” sedang mendapatkan ujian nyata. Presiden Prabowo tampak memahami betul bahwa ketergantungan pada poros tunggal sama dengan bunuh diri.
Saat berkunjung ke China, Presiden Prabowo mengamankan investasi hilirisasi, namun saat di Amerika Serikat, ia memastikan kemitraan strategis dan keamanan tetap terjaga.
Inilah yang disebut sebagai diplomasi "titik keseimbangan". Indonesia sedang memainkan peran diversifikasi risiko dari rantai pasok, agar tidak tergilas dalam persaingan dua raksasa, Tiongkok dan Amerika Serikat.
Indonesia tidak ingin menjadi pelanduk yang mati di tengah perkelahian gajah, melainkan menjadi jembatan, dibutuhkan kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan saling menguntungkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah forum internasional baru-baru ini memberikan peringatan senada dengan kegelisahan itu.
"Dunia kita sedang berada dalam keretakan besar. Kita melihat munculnya dua dunia dengan aturan ekonomi, dagang, dan keuangan yang berbeda, serta strategi kecerdasan buatan yang bertentangan. Kita harus melakukan segala upaya untuk mencegah perpecahan besar ini dan mempertahankan sistem global yang bersatu."
Pandangan Guterres ini mempertegas langkah Presiden Prabowo mendatangi kedua kutub kekuatan sebagai langkah darurat yang tepat untuk mencegah Indonesia terjebak dalam "keretakan besar".
AI dan Polusi Informasi
Tantangan Indonesia bukan hanya persoalan moncong senapan dan tarif dagang. Global Risks Report 2026 memberi peringatan keras tentang risiko kecerdasan buatan (AI) dan misinformasi yang melonjak tajam. AI bukan lagi sekadar alat bantu administratif, melainkan potensi senjata disinformasi yang bisa membelah masyarakat secara instan.
Sementara itu, polarisasi sosial tetap menjadi api dalam sekam di tanah air. Jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat, serangan siber atau kampanye hitam berbasis algoritma bisa meruntuhkan kedaulatan informasi kita.
Kunjungan Presiden Prabowo ke pusat-pusat teknologi dunia, termasuk ke London dan Davos, diharapkan membawa pulang cetak biru tata kelola data dan literasi digital, melampaui sekadar pengadaan perangkat keras.