Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama, Sabtu (24/9/2022).
Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah.
"Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai," kata Chudori dalam keterangannya, Minggu (25/9/2022).
Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen.
Sebagian besar DPW sudah diatas 75 persen telah melakukan perbaikan, dan kita berharap di sisa waktu ini semua DPW segera rampung 100 persen.
Baca juga: Partai Gelora: Bonus Demografi Belum Bawa Lompatan Kesejahteraan bagi Indonesia
LO Partai Gelora Sutriyono menambahkan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini.
Ia mengaku diterima langsung Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya.
"Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan," kata Sutriyono.
Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024.
Baca juga: Partai Gelora Siap Pimpin Gelombang Perubahan Pragmatisme Masyarakat
"Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024," katanya.
Dalam kunjungan ke KPU, Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto.